Bagikan:

Janji Pemkab Yapen soal Kelestarian Hutan Mangrove

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menyatakan pembukaan areal di kawasan yang terisolasi tidak akan merusak kelestarian hutan mangrove atau hutan bakau.

NUSANTARA

Jumat, 15 Nov 2013 16:11 WIB

Janji  Pemkab Yapen soal Kelestarian Hutan Mangrove

Pemkab Yapen, Hutan Mangrove

KBR68H, Jayapura – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menyatakan pembukaan areal di kawasan yang terisolasi tidak akan merusak kelestarian hutan mangrove atau hutan bakau.

Menurut Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, ruas-ruas jalan yang akan dibuka memang melewati kawasan cagar alam hutan mangrove. Namun pembaungan jalan itu tidak di atas hutan mangrove.

“Saya pikir bagi kita di Kepulauan Yapen hutan mangrove ini sudah dilaksanakan. Apabila itu ada cepat sekali direhabilitasi. Tapi sementara ini sedang direhabilitasi, dengan komitmen yang utuh supaya kita juga menjaga lingkungan dengan baik sehingga pembangunan kita berkelanjutan, dengan memperhatikan lingkungan hutan  di wilayah pembangunan itu,” tegas Frans di Jayapura, Jumat (15/11).

Frans Sanadi menjelaskan, hampir 60 persen hutan mangrove telah dijadikan kawasan cagar alam. Di kawasan ini terdapat keanekaragaman hayati seperti burung cenderawasih biru yang tidak ada di tempat lain. Termasuk yang saat ini sedang dikelola yakni penyu belimbing.

Sayangnya, menurut Frans,  kawasan tersebut belum dikelola dengan baik. “Selama ini untuk menuju ke kawasan itu aksesnya sangat sulit. Sehingga kalau jalan trans nanti dibuka, turis mau datang lihat burung cenderawasih bermain. Nah di sinilah tempatnya,” kata Frans berpromosi.

Saat ini pemerintah setempat tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan  jembatan mengelilingi Kepulauan Yapen. Salah satunya adalah pembangunan ruas jalan pantai utara Pulau Yapen yang melewati daerah Pebendui, Sowendoi, dan Barawai.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini dikerjakan secara borongan dengan sumber dana dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN.

Rehabilitasi Hutan Mangrove

Soal rehabilitasi hutan mangrove yang luasnya mencapai ratusan hektar, Frans Sanadi mengaku, pemda menggunakan Dana Alokasi Khusus. Dana sebesar Rp 100 juta per 10 hektar.

“Pulau Yapen tadi saya katakan bahwa merupakan hutan lindung terbesar. Tapi ada beberapa daerah yang hutan mangrove ada di bagian barat, dan ini sudah dilakukan rehabilitasi yang baik dari pemerintah daerah dalam hal ini, tim dari dinas kehutanan. Sehingga rehabilitasi sudah menjadi nyata dan kelihatan. Dan tetap kita pelihara, jaga, sehingga tidak teradi kerusakan di lingkungan itu,” tutur Frans.

Frans Sanadi menjelaskan, kawasan hutan mangrove tersebar di sejumlah Distrik diantaranya, Distrik Yapen Barat, Wonawa, Kepulauan Ambai, Angkaisera, Raimbawi dan Teluk Ampimoi. Adapun jenis mangrove yang tumbuh diantaranya jenis Rhyzhopora, Avicenna, Brugulre, Nypa dan Sonneratia. (Andi Iriani)

Editor: Anto Sidharta

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Problematika Bantuan Sosial BBM

Most Popular / Trending