Alih Fungsi Lahan di Kota Mataram Tertinggi Untuk Fasilitas Sosial

Alih fungsi lahan pertanian di Mataram, NTB hingga penghujung tahun ini meningkat hingga 80 hektar. Sementara pada tahun sebelumnya, alih fungsi lahan pertanian di daerah ini hanya sekitar 40-an hektar.

NUSANTARA

Selasa, 12 Nov 2013 12:39 WIB

Author

Fahrurrozi

Alih Fungsi Lahan di Kota Mataram Tertinggi Untuk Fasilitas Sosial

alih fungsi lahan, pertanian, mataram, NTB

KBR68H, Mataram - Alih fungsi lahan pertanian di Mataram, NTB hingga penghujung tahun ini meningkat hingga 80 hektar. Sementara pada tahun sebelumnya, alih fungsi lahan pertanian di daerah ini hanya sekitar 40-an hektar.


Kepala Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Mataram Lalu Mazhuriadi mengatakan, kegiatan alih fungsi tersebut berpengaruh terhadap luas areal pertanian. Lahan pertanian kini lebih banyak digunakan untuk meningkatkan fasilitas sosial.


”Alih fungsi lahan yang sudah terdata dari tahun 2011 ke 2012. Alih fungsi lahan ini berkembang terus. Tiap tahun yang pernah kita catat itu kisarannya 25 sampai 40 hektar. Jadi memang kalau terjadi alih fungsi lahan sampai 51 bahkan sampai 80 hektar itu sangat luar biasa” kata Mazhiriadi.


Lalu Mazhuriadi menambahkan, untuk mencegah alih fungsi lahan yang semakin luas, pihaknya telah menyebar penyuluh pertanian. Mereka agar memberi penyuluhan kepada petani agar lahan mereka tidak dialihfungsikan. 


Dia mengatakan, upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir alih fungsi lahan tersebut melalui peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam perda tersebut dimasukkan pasal tentang lahan pertanian lestari.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Sebut Sertifikasi Layak Nikah Tak Wajib