KBR, Jakarta - Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto akan menambah pasukan TNI-Polri ke Wamena dan Ilaga.
"Keamanan itu menjadi kewajiban negara, kewajiban TNI dan kewajiban Polri. Makanya saya datang ke Papua dengan membawa serta Panglima TNI dan Kapolri. Mereka nanti akan menambah pasukan keamanan di situ," kata Wiranto di Timika, seperti dilansir Antara, Rabu (9/10/2019).
Sebelum berkunjung ke Timika, Wiranto bersama rombongannya sudah mengunjungi Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya yang dilanda kerusuhan besar pada Senin lalu (23/9/2019).
"Di Wamena sudah aman, di Ilaga juga kami dapat laporan sudah aman. Apalagi Jayapura, sudah sangat-sangat normal," kata Wiranto.
Baca Juga: OPM: Sedang Ada Perang di Ilaga Papua
Pemerintah Janji Tangani Pengungsi
Selain menambah pasukan, Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan membangun kembali rumah warga, tempat usaha, serta fasilitas umum yang rusak dan dibakar massa saat kerusuhan.
"Recovery fisik untuk membangun ruko-ruko yang rusak, rumah-rumah yang dibakar, instalasi penting seperti PLN dan lain-lain, itu sedang dalam proses. Gubernur Papua sudah menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap membangun ruko-ruko yang terbakar dan dirusak, begitupun rumah-rumah. Tapi untuk bangunan berskala besar (seperti Kantor Bupati Jayawijaya), kalau APBD-nya kurang maka akan meminta bantuan dari pusat," jelas Wiranto, seperti dilansir Antara, Rabu (9/10/2019).
Wiranto juga menjanjikan pemerintah akan membantu pemulihan psikologis para pengungsi yang trauma. Banyak pengungsi mengalami trauma akibat kehilangan harta benda, atau kehilangan anggota keluarga yang meninggal saat kerusuhan.
"Rata-rata mereka semua (pengungsi) mau pulang ke Wamena, tempat selama ini mereka mencari nafkah. Kami juga berharap pengungsi dari Ilaga juga sama. Nanti kalau pasukan sudah mengamankan daerah di sana, mereka bisa kembali ke Ilaga," kata Wiranto.
Editor: Agus Luqman
Dua korban banjir terkonfirmasi positif Covid-19
"Untuk umum nanti bisa melihat seluruh sarana kesehatan yang ada di Kota Balikpapan termasuk bisa mendapatkan layanan swab PCR, rapid test,” 
Dua laporan dugaan politik uang yang masuk ke Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditidaklanjuti sebab unsur-unsurnya tidak terpenuhi
Eks anggota polisi itu dipecat dari kesatuan lantaran pelanggaran fatal.
"WFH-nya itu kan aturannya tiga hari. Kalau Sekwan itu, mungkin sudah 90 persen lah ya."
"Perjalanan keluar kota itu lintas daerah. Jangan sampai terjadi klaster liburan, yakni setelah liburan penularan COVID-19 malah meningkat."
JH datang membawa dua pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 dan M-4.
"Selama menunggu hasil swab tidak melakukan kegiatan-kegiatan karena itu riskan kalau nanti hasil swabnya positif. Saya dengar dia beraktifitas menyiapkan debat itu harusnya tidak dilakukan,”
"Izin sudah siap, kemudian protokol sudah siap, sekolah juga sudah siap. Cuma zona saja yang belum siap."
"Kami memutuskan untuk melockdown kampus UNS selama sepekan hingga tanggal 27 Oktober nanti. Berikutnya, seluruh gedung dan ruangan di kampus UNS akan kami semprot desinfektan.
"Kita akan kerja dari rumah itu mulai tanggal 19 (Oktober 2020) sampai 19 Januari (2021). Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan, kepala bidang,"
Musim hujan kali ini bersamaan dengan terjadinya fenomena alam La Nina, yang berdampak naiknya curah hujan hingga 40 persen.
"Kita temukan yang tak bermasker kita beri masker dan pemahaman pentingnya patuh protokol kesehatan." 
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan m
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. 
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "
