KBR, Lhokseumawe - Polres Lhokseumawe menggagalkan penyuludupan 16 ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), wilayah setempat.
Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lhokseumawe, Riski Ardian, BBM bersubsidi ini dipasok Pertamina untuk kebutuhan aktivitas pengapalan di dermaga PT Perta Arun Gas (PAG), Krueng Geukueh.
Dalam kasus ini, Polisi berhasil menangkap tiga orang dan ditetapkan sebagai tersangka yaitu sopir berinisial Naz, kernet berinisial Mus dan buruh bongkar di SPBN yang berinisial KH.
"Karena setelah mobil ini keluar dari Pertamina dibawa ke Pusong, kami dapatkan Tempat Kejadian Perkara (TKP)-nya di Pusong di tempat nelayan itu. Kalau kami lihat kan pengangkutannya resmi dari Pertamina, tapi izinnya bukan ke sana melaikan ke PAG. Makanya, kami kenakan Undang-Undang Migas masalah pengangkutan dan niaganya," kata Riski Ardian kepada KBR, Senin (15/10/2018).
Kasatreskrim Polres Lhokseumawe, Riski ardian, menyatakan kasus ini terungkap setelah pengintaian anggota Satreskrim yang mencurigai adanya sindikat penyuludupan BBM bersubsidi secara ilegal.
Ia menambahkan, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Tahun 2007 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara untuk barang bukti 16 ton biosolar ilegal disita sebagai barang bukti.
"Biosolarnya memang secara Standar Operasional Perusahaan (SOP) sudah lengkap seluruhnya, tapi selang yang dimasukkan ke kapal tidak ada transaksi keluar-masuk minyak. Artinya, hanya sekedar formalitas saja selang dari tanki ke kapal di dermaga, kemudian minyaknya dijual ke SPBN itu. Ini adalah modus baru," kata Riski.
Kata dia, polisi bakal melakukan penyelidikan lanjutan terhadap PT PAG, khususnya pengemudi dan anak buah kapal (ABK) yang bertugas dalam pengisian BBM di dermaga Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh.
Editor: Kurniati
"Untuk umum nanti bisa melihat seluruh sarana kesehatan yang ada di Kota Balikpapan termasuk bisa mendapatkan layanan swab PCR, rapid test,” 
Dua laporan dugaan politik uang yang masuk ke Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditidaklanjuti sebab unsur-unsurnya tidak terpenuhi
Eks anggota polisi itu dipecat dari kesatuan lantaran pelanggaran fatal.
"WFH-nya itu kan aturannya tiga hari. Kalau Sekwan itu, mungkin sudah 90 persen lah ya."
"Perjalanan keluar kota itu lintas daerah. Jangan sampai terjadi klaster liburan, yakni setelah liburan penularan COVID-19 malah meningkat."
JH datang membawa dua pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 dan M-4.
"Selama menunggu hasil swab tidak melakukan kegiatan-kegiatan karena itu riskan kalau nanti hasil swabnya positif. Saya dengar dia beraktifitas menyiapkan debat itu harusnya tidak dilakukan,”
"Izin sudah siap, kemudian protokol sudah siap, sekolah juga sudah siap. Cuma zona saja yang belum siap."
"Kami memutuskan untuk melockdown kampus UNS selama sepekan hingga tanggal 27 Oktober nanti. Berikutnya, seluruh gedung dan ruangan di kampus UNS akan kami semprot desinfektan.
"Kita akan kerja dari rumah itu mulai tanggal 19 (Oktober 2020) sampai 19 Januari (2021). Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan, kepala bidang,"
Musim hujan kali ini bersamaan dengan terjadinya fenomena alam La Nina, yang berdampak naiknya curah hujan hingga 40 persen.
"Kita temukan yang tak bermasker kita beri masker dan pemahaman pentingnya patuh protokol kesehatan." 
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan m
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. 
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "
"Setelah kami lakukan rapid tes sebanyak 19 orang Reaktif COVID-19, dan setelah dilakukan tes swab sebanyak 4 orang Positif COVID-19,"
