KBR, Lhokseumawe - Polres Lhokseumawe menggagalkan penyuludupan 16 ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), wilayah setempat.
Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lhokseumawe, Riski Ardian, BBM bersubsidi ini dipasok Pertamina untuk kebutuhan aktivitas pengapalan di dermaga PT Perta Arun Gas (PAG), Krueng Geukueh.
Dalam kasus ini, Polisi berhasil menangkap tiga orang dan ditetapkan sebagai tersangka yaitu sopir berinisial Naz, kernet berinisial Mus dan buruh bongkar di SPBN yang berinisial KH.
"Karena setelah mobil ini keluar dari Pertamina dibawa ke Pusong, kami dapatkan Tempat Kejadian Perkara (TKP)-nya di Pusong di tempat nelayan itu. Kalau kami lihat kan pengangkutannya resmi dari Pertamina, tapi izinnya bukan ke sana melaikan ke PAG. Makanya, kami kenakan Undang-Undang Migas masalah pengangkutan dan niaganya," kata Riski Ardian kepada KBR, Senin (15/10/2018).
Kasatreskrim Polres Lhokseumawe, Riski ardian, menyatakan kasus ini terungkap setelah pengintaian anggota Satreskrim yang mencurigai adanya sindikat penyuludupan BBM bersubsidi secara ilegal.
Ia menambahkan, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Tahun 2007 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara untuk barang bukti 16 ton biosolar ilegal disita sebagai barang bukti.
"Biosolarnya memang secara Standar Operasional Perusahaan (SOP) sudah lengkap seluruhnya, tapi selang yang dimasukkan ke kapal tidak ada transaksi keluar-masuk minyak. Artinya, hanya sekedar formalitas saja selang dari tanki ke kapal di dermaga, kemudian minyaknya dijual ke SPBN itu. Ini adalah modus baru," kata Riski.
Kata dia, polisi bakal melakukan penyelidikan lanjutan terhadap PT PAG, khususnya pengemudi dan anak buah kapal (ABK) yang bertugas dalam pengisian BBM di dermaga Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh.
Editor: Kurniati
"Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana (Tiongkok) kondusif."
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
"Pasien satunya lagi rujukan dari RS Borromeus Bandung, tidak melalui IGD karena saat datang kondisinya sudah memburuk."
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
“Kita mengedepankan preemtif dan prefentif, mudah-mudahan itu bisa kita gelorakan diimbangi dengan operasi rutin" 
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."