Share This

Pemkab Trenggalek Kewalahan Atasi Kekeringan

Anggaran penyediaan air bersih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 habis sejak sebulan lalu.

BERITA , NUSANTARA

Minggu, 14 Okt 2018 15:09 WIB

Ilustrasi. (Foto: KBR/ Nurhikmah)

KBR, Trenggalek - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kewalahan mengatasi dampak kekeringan yang melanda 43 desa di 13 kecamatan. Anggaran penyediaan air bersih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 telah habis dan kini harus menggunakan biaya tidak terduga atau BTT.

Bupati Trenggalek Emil Elestianto, mengatakan krisis tahun ini lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu jumlah desa yang mengalami kekeringan kurang dari 30 desa, namun kini meluas di 43 desa. 

Anggaran penyediaan air bersih yang dialokasikan pada APBD Trenggalek 2018 sebesar Rp110 juta habis sebulan yang lalu. Untuk mengatasi kekurangan dana, pemerintah daerah meminta bantuan ke BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain juga, menggunakan biaya tidak terduga (BTT) dari APBD 2018. 

Pemkab tahun ini juga keteteran mendistribusi bantuan air bersih, karena jumlah armada tangki hanya 10 unit. Padahal idealnya untuk menyuplai 43 desa dibutuhkan minimal 20 armada.

"Tantangan kita sekarang ketiadaan tandon (di titik kekeringan) membuat pengisian air menjadi sulit dan lama, karena harus pindah dari satu spot ke spot yang lain. Sedangkan kita juga punya stok truk tangki, mencari persewaan juga belum dapat, karena semua lagi sama-sama butuh di berbagai wilayah," terang Emil Elestianto di Trenggalek, Sabtu (13/10/2018).

"Maka ini mau saya coba berdasarkan kegiatan di lapangan ini menghitung ulang karena menggunakan biaya tidak terduga, biaya ini harus pas," sambungnya.

Krisis air di Trenggalek terjadi sejak enam bulan belakangan. Dari total 14 kecamatan, hanya satu kecamatan yang tidak terdampak krisis air. Pemerintah daerah memprediksi, dampak kekeringan akan meluas jika hujan tidak segera turun.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.