KBR, Jakarta - Pemerintah akan membangun 1.200 hunian sementara berupa barak, untuk pengungsi terdampak gempa, likuifaksi dan tsunami di tiga daerah di Sulawesi Tengah.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, barak tersebut akan dihuni secara komunal, di mana diisi 10 hingga 12 kepala keluarga untuk setiap barak.
"Jadi awal sekarang di Palu yang akan kami bangun adalah huntara, yang jenisnya adalah barak. Kalau Huntara enggak. Huntara akan kami siapkan bentuknya barak, jadi satu barak itu barangkali ada 12 KK," kata Agus ditemui KBR di kompleks Gelora Bung Karno, Selasa (16/10/2018).
Agus mengatakan, pembangunan barak dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Setiap barak juga dilengkapi dapur dan kamar mandi," katanya.
Pemerintah, tambah Agus, sedang mengkaji tiga lokasi untuk merelokasi korban bencana likuifaksi di antaranya, Duyu, Tondo dan Pombewe.
Baca juga: Daerah-Daerah Ini Jadi Calon Lokasi Relokasi Pasca-bencana Sulteng
Pembangunan rumah tahan gempa akan dimulai segera setelah masterplan-nya rampung, lebih kurang awal 2019.
"Pemerintah memperkirakan pemulihan kembali Sulawesi Tengah pasca-gempa dan tsunami memerlukan waktu setidaknya dua tahun," kata Mensos Agus Gumiwang.
Sebelumnya, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudy Suhendar mengatakan telah menerima alternatif lokasi untuk merelokasi korban korban gempa, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Saat ini, lokasi tersebut sedang diidentifikasi oleh Tim dari Badan Geologi, apakah aman untuk relokasi atau tidak.
"Itu di Duyu, Talise, Sidera dan Balaroa. Itu masih alternatif ya belum ditetapkan. Itu kan baru ditunjukin sama BPN. Mungkin kita start hari ini, karena kemarin baru ditunjukin, hari ini temen-temen geologi mengidentifikasi dari segi keamanannya," katanya.
Badan Geologi, kata Rudy Suhendar, juga terus mengidentifikasi lokasi relokasi alternatif untuk pengungsi yang aman dari gempa, tsunami dan likuifaksi.
"Paling lambat dalam sebulan, pihaknya dapat mengajukan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hal ini," katanya.
Editor: Kurniati
"Jadi kita berat sekali, bukan tidak ada uang, yang tadinya tidak menggaji 8 ribu orang sekarang beralih"
Sepanjang 2022 Jawa Barat berada di urutan kedua nasional dengan 3.186 kasus sifilis.
"Di situ menggambarkan ada tumor, itu dari (rujukan rumah sakit) Poso. Kemudian tadi pemeriksaan lagi memperjelas bahwa pasien tersebut ada massa di sekitar rahim kurang lebih 6 cm."
"Untuk anggota Brimob, sudah dilakukan penetapan tersangka kemudian dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulawesi Tengah."
Angka ini naik 45 persen dibandingkan periode sama pada pekan sebelumnya.
"Jadi kalau ijazah SLTA, SMA sederajat termasuk Paket C itu intinya wajib ada."
"Kita sepakat menetapkan sepuluh tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman."
Eko Yunianto mengungkapkan dari 41 waduk 9 diantaranya memiliki kapasitas daya tampung air yang cukup besar.
"Dia didaftarkan di DPRD Provinsi Jawa Barat tapi dia dicalonkan juga di partai yang berbeda di kabupaten kota di luar Jawa Barat," 
"Bahan baku PLT sampah tetap pakai sampah baru dan sampah lama."
Luthfi mengeklaim, sudah mengantongi nama-nama agen yang diduga menimbun stok telur ayam, dan melakukan permainan harga yang tak wajar.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“
Meski mengalami kenaikan harga, tapi praktiknya tidak ada masalah dalam aliran pasok komoditas telur ayam ke pasaran.
Kapal bernama KM Puji Jaya dengan bobot 29 gross ton (GT) itu karam, saat para anak buah kapal (ABK) mulai menebar jaring untuk mencari ikan.
" Ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja,” 
Karyoto menambahkan, jajarannya juga akan memeriksa semua hal terkait kejadian. Termasuk senjata yang digunakan dan beberapa surat yang ditulis pelaku.
"Kalau saya dan bapak muncul, apalagi muncul di panggung yang sama, itu sejuk Pak."
"Jadi nanti mungkin merenung dulu. Kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya,"
"Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan akibat penggunaan roda dua."
"Bupati yang akan menjatuhkan sanksi,“ 
