KBR, Medan- Ratusan guru dan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor (FKGH) dari daerah Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, dan Kota Medan, berunjukrasa di DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut segera diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (25/10).
Koordinator aksi, Fakhrul Lubis meminta dukungan DPRD Sumut terhadap penyelesaian honorer kategori II.
"Pengangkatan PNS dari honorer kategori II menjadi pada tahun 2013 hanya sebagian. Digaris bawahi hanya sebagian," tuturnya.
Massa meminta DPRD Sumut kembali menyelesaikan pengangkatan honorer katergori II yang tersisa untuk menjadi PNS. Sebab guru honorer kategori II yang tersisa bukan karena ketidakmampuan dan kualitas. Tapi sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengumumkan hasil seleksi honorer kategori II pada 2013.
"Pemerintah tidak memenuhi janji kepada honorer yang tua dan lama bertugas. Sehingga hari ini kebanyakan guru honorer berusia di atas 35 tahun dan telah lama bertugas," ungkapnya.
Menurutnya, pengangkatan sebagian tersebut tidak adil, dan DPRD Sumut diminta untuk sungguh-sungguh memperjuangkan nasib honorer kategori II.
"Selanjutnya DPRD Sumut untuk melanjutkan aspirasi ini ke komisi II DPR RI panja revisi UU ASN, Menpan RI," pungkasnya.
Editor: Rony Sitanggang
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Kami dari Satpol PP mendapat laporan warga, adanya coretan terkait Papua."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Saya berharap pada saudara-saudara saya asal Papua dan yang di Papua agar tidak terpengaruh dengan lingkungan, agar situasi tidak semakin panas."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Mereka menutup Jalan Kalasan dan pintu masuk ke area asrama. 
Ada 12 kabupaten di Jatim yang angka stuntingnya tinggi.
Siapa yang benar?
“KEK-nya akan prioritas ke industri 4.0. Jadi sektor industri, elektronik, furniture, kimia, itu sudah siap. Jadi tinggal diarahkan yang orientasinya ekspor 60 persen.”
"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan, lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?"
"Lokasi-lokasi yang tingkat kepadatannya tinggi tarif parkirnya juga akan tinggi," ujar Anies Baswedan.
Salah satu rekomendasi PVMBG adalah pelarangan pendakian Gunung Slamet untuk waktu yang tak bisa ditentukan.
"Sangat berpeluang sekali di Indonesia karena kalau misalnya kita bisa menjadikan ini suatu industri, selain bisa meningkatkan ekonomi warga, juga nanti ada produk plastik yang ramah lingkungan."
"Karena kukang tersetrum lalu terjadi konsleting, berakibat pemadaman, jadi bukan kesengajaan." 
"Jadi modif saja, supaya kalau tadinya kambing tidak laku, setelah masuk salon jadi laku,”
Pemerintah pusat mengklaim aparat TNI-Polri memberi pengayoman dan perlindungan untuk warga Nduga. Tapi sejumlah aktivis dan peneliti berkata sebaliknya.
"Jadi mudah-mudahan dengan kasus drg Romi ini, seluruh kepala daerah, bupati, walikota menyimak ini, menjadikan satu pelajaran agar nanti diberikan ruang kepada disabilitas."
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Bayu Witara mengatakan nelayan di pesisir Lampung sudah melaut seperti biasa