KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur minta pemerintah kabupaten di daerah itu menyiapkan dana untuk antisipasi rawan pangan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT, Haji Husen mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki beras cadangan rawan pangan. Tapi pemerintah kabupaten juga perlu menyiapkan dana antisipasi rawan pangan seperti di kabupaten Kupang, Sikka, dan Sumba Timur.
"Tidak kalah pentingnya itu, intervensi yang dilakukan oleh bupati dan walikota masing-masing 100 ton. Di tingkat provinsi, 200 ton. Di BKP2 tingkat provinsi, kami sekitar 86 ton untuk menjaga dan di dinas sosial provinsi 10 ton.
"Tapi dari itu beberapa kabupaten punya intervensi, dia ambil dana dari DAKnya, seperti di Kabupaten Kupang, Sikka, Sumba Timur, itu ada dana mereka. Bahkan di Kabupaten Sikka dia beli tidak hanya beras, tetapi kacang hijau juga," kata Haji Husen di Kupang Jumat (02/10/2015).
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT, Haji Husen menambahkan, intervensi rawan pangan perlu dilakukan. Dia minta kabupaten lain meniru pola tiga kabupaten itu dalam antiipasi rawan pangan.
Dia mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG NTT, musim hujan baru akan terjadi pada pertengahan November dan awal Desember pada sebagian besar wilayah NTT. Haji Husen mengatakan, beras yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi masih tersedia, juga di BKP2 serta Dinas Sosial NTT.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Pemkab di NTT Diminta Alokasikan Dana Rawan Pangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur minta pemerintah kabupaten di daerah itu menyiapkan dana untuk antisipasi rawan pangan.

Lahan sawah kering akibat musim kemarau panjang. Foto: jabarprov.go.id
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Ragam Syarat Beli Minyak Goreng Curah, Efektifkah?