KBR, Banyuwangi- Pekerjaan Umum (PU) Banyuwangi mengingatkan pengembang perumahan harus menyediakan tempat pemakaman umum (TPU) seluas dua persen dari areal yang dibangun. Apalagi, Kepala Dinas PU setempat Mujiono mengatakan selama ini peraturan daerah soal itu, sudah ada. Jika tak dipenuhi, dia mengancam tidak akan memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan set plane perumahan.
Kata dia, sikap tegas tersebut dilakukan menyusul menjamurnya usaha perumahan di setiap daerah di Banyuwangi pada beberapa tahun terakhir. Namun, ada pengembang yang tidak memberikan fasilitas sosial dan umum serta TPU.“Bahwasanya fasilitas umum berupa jalan, listrik, drainase, masjid, pendidikan, tanah makam itu harus disediakan oleh pengembang. Komposisinya adalah 30 persen untuk fasilitas umum, fasilitas sosial yang 70 persen digunakan untuk fasilitas perumahan. Itu wajib yang harus dilaksanakan oleh para pengembang,” kata Mujiono (17/10/2015).
Mujiono menambahkan, peraturan daerah itu dilihat terlebih dahulu kapan perumahan itu dibangun. Jika perumahan tersebut sudah berdiri sejak sebelum ada perda maka perda tersebut tidak berlaku. Namun bagi perumahan yang baru didirkan maka sudah harus mengikuti regulasi yang ada.
Menurut Mujiono, setiap pengembang perumahan apabila proyeknya selesai juga wajib menyerahkan fasilitas umum dan sosial pada pemerintah daerah. Fasilitas yang diserahkan pada pemerintah, meliputi jalan, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen dari lahan yang ada.
Editor: Dimas Rizky
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"
"Gagal bayar yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab ya Jiwasraya kalau ada pihak-pihak lain ya bisa saja. Tetapi PT Hanson enggak ada urusin lagi," ujar Muchtar Arifin.
BMKG menyebut ada 7 kabupaten dan 1 kota di Sumsel yang rawan banjir dan longsor.
"(Genangan banjir) tertinggi pada hari ini pukul 13.00 WITA yaitu di wilayah Lempake, dengan ketinggian air 80 cm sampai 100 cm."
“Rencananya memang warga akan bertahan sampai 45 hari. alasan yang paling kuat karena warga punya ingatan kolektif tentang bencana. "
"Kementarian Agama akan melakukan konseling, kepada saudara-saudara kita yang ideologinya berbeda"
"Kami sekarang coba menyusun bagaimana menggunakan wilayah lain yang lebih aman untuk pengejaran." 