Ada Indikasi Konflik SARA Tolikara Dibuat untuk Tutupi Kasus Korupsi

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi korupsi di balik konflik kerusuhan Tolikara Juli lalu.

Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Investigasi Komnas HAM Siane Indriani mengungkap adanya penyalahgunaan APBD Kabupaten Tolikara dengan nilai mencapai sekitar Rp600 miliar.

Saat ini temuan Komnas HAM itu telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Di Tolikara kami terima pengaduan bahwa setahun sebelumnya ada banyak kasus yang dilaporkan kepada KPK, polisi dan Kejaksaan Agung. Bahwa ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah di sana. Tapi karena semakin banyak yang akan melakukan demo maka ada pihak-pihak yang mencoba menutupinya dengan membuat kejadian yang kita tahu itu disetting," kata Siane (13/10).

Siane menambahkan, Komnas HAM mendesak penegak hukum menyelidiki dugaan korupsi itu.

Selain itu Komnas HAM juga akan terus mengawal laporan tersebut karena ada banyak saksi yang menjadi saksi pembocor (whistle blower) yang perlu dilindungi.

Siane menegaskan kembali bahwa konflik itu tidak terjadi lantaran isu SARA karena menurutnya warga Tolikara tidak ada masalah dengan kebebasan beragama.

Sejumlah pihak melaporkan Bupati Tolikara Usman Wanimbo atas tuduhan terlibat dalam dugaan korupsi dana APBD sejak 2012-2014, dengan kerugian negara mencapai Rp600 miliar lebih. Laporan dikirim ke KPK dan Mabes Polri.

Editor: Agus Luqman