Pemprov Jakarta Segera Bayar Tunggakan Listrik

KBR, Jakarta - Pemerintah Jakarta akan segera melunasi tunggakan utang penerangan taman dan perkantoran ke PLN yang mengakibatkan penerangan lebih dari 300 taman padam.

NUSANTARA

Sabtu, 25 Okt 2014 13:56 WIB

Author

Yudi Rahman

Pemprov Jakarta Segera Bayar Tunggakan Listrik

listrik, tunggakan pembayaran, pemprov jakarta

KBR, Jakarta - Pemerintah Jakarta akan segera melunasi tunggakan utang penerangan taman dan perkantoran ke PLN yang mengakibatkan penerangan lebih dari 300 taman padam. Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakanan DKI Jakarta, Nandar Sunandar, anggaran yang sudah diajukan ke DPR dikabarkan bakal segera diputuskan akhir bulan ini. Kata dia, anggaran sekitar Rp 2.6 miliar itu terhambat cair karena ada kesalahan penghitungan anggaran pembayaran operasional listrik.

"Jadi dari DDN sudah ke Pemda Provinsi dan kembali ke DPRD, dari DPRD kan nanti diketok jadi sebuah Perda barulah bisa dicairkan. Karena yang menentukan pihak lain, kabarnya minggu depan bisa dicairkan alhamdulilah. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar,saat dihubungi KBR, Sabtu (25/10)

Sebelumnya, ada 312 taman, 56 kantor, 7 sprinkle air yang aliran listriknya dicabut PLN. Hal ini dikarenakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman menunggak listrik sejak Agustus lalu. Beberapa taman yang listriknya diputus adalah taman depan Gedung Bank Indonesia dan Indosat. Untuk mengatasi aksi kriminal di taman kota yang gelap, Dinas Pertamanan dan Pemakaman melakukan patroli untuk mencegah aksi kejahatan.

Editor: Nanda Hidayat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka