Jakarta Jadi Barometer Penetapan KHL di Daerah

"KBR68H, Jakarta - Dewan Pengupahan unsur buruh di berbagai daerah mengaku bakal menunggu keputusan besaran Kebutuhan Hidup Layak KHL di DKI Jakarta, sebelum menetapkan KHL di daerahnya masing-masing."

KBR68H, Jakarta - Dewan Pengupahan unsur buruh di berbagai daerah mengaku bakal menunggu keputusan besaran Kebutuhan Hidup Layak KHL di DKI Jakarta, sebelum menetapkan KHL di daerahnya masing-masing. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Buruh, Dedi Hartono mengatakan, Jakarta merupakan barometer atau acuan penetapan KHL di daerah. Hingga kini, kata Dedi belum ada daerah yang membahas berapa besaran KHL yang sesuai bagi buruh di daerahnya.

“Saat ini informasi terakhir dari konsolidasi dewan pengupahan unsur buruh di daerah, mereka juga tetap menunggu keputusan di DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta menjadi barometer dalam penetapan upah,terutama bagi daerah penyanggah seperti Depok, Bekasi, Tanggerang. Juga di wilayah besar, seperti Medan, Surabaya, Batam, dan ini menjadi rekomendasi buat penetapan yang mereka putuskan di tingkat wilayahnya masing-masing,” kata Dedi kepada KBR68H, Kamis (31/10).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyatakan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi yang akan ditetapkan besok tidak akan berbeda jauh dari besaran Kebutuhan Hidup Layak KHL yang telah ditetapkan. Sebelumnya Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan KHL sekitar Rp 2,3 juta. Kata dia, besaran kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen dari KHL yang telah ditentukan. Ahok menegaskan, pihaknya tidak mungkin menaikkan UMP sebesar Rp 3,7 juta seperti yang diminta buruh.

"Ya kalau dibilang kebutuhan pasti berapa tinggal di Jakarta? Saya bilang 4 juta. Masalahnya kitakan harus hitung anda mau PHK berapa orang, kasihankan kalau semuanya di PHK. Apakah yang demo ini sudah mewakili semua buruh? kasihankan kalau semua di PHK. Kalau buruh ditanya anda mau naik Rp 3,7 juta dipecat atau ikut KHL, saya kira rata-rata ikut KHL. Buktinya tahun kemarin kita tunda buruh juga banyak yang terima KHL," Kata Basuki di Gedung Balaikota.

Hari ini Dewan Pengupahan DKI Jakarta bakal memutuskan besaran UMP setelah kemarin sempat tertunda karena tidak hadirnya perwakilan buruh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan Kebutuhan Hidup Layak hampir Rp 2,3 juta dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Namun, penetapan KHL ini ditentang para buruh. Para buruh menilai KHL tersebut tidak realistis mengingat tingginya inflasi yang diantaranya disebabkan penaikkan harga BBM dan listrik tahun ini.

Editor: Doddy Rosadi

• jakarta
• barometer
• KHL