Daerah Kepulauan Perlu UU untuk Percepatan Pembangunan

KBR68H, Kupang - Para gubernur yang provinsinya terdiri dari pulau-pulau tidak pernah jenuh berjuang agar provinsinya menjadi provinsi Kepulauan.

NUSANTARA

Rabu, 30 Okt 2013 09:03 WIB

Author

Silver Sega

Daerah Kepulauan Perlu UU untuk Percepatan Pembangunan

UU, daerah kepulauan, percepatan pembangunan

KBR68H, Kupang - Para gubernur yang provinsinya terdiri dari pulau-pulau tidak pernah jenuh berjuang agar provinsinya menjadi provinsi Kepulauan. Kalau Aceh, Yogyakarta, Papua bisa jadi daerah khusus, mengapa provinsi yang wilayahnya terdiri pulau-pulau tidak bisa jadi provinsi kepulauan? Mungkin itu pertanyaan yang selalu ada di benak para gubernur yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau.
 
Mereka sadar untuk mendapat pengakuan dari pemerintah dan DPR tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Karena itu, tahun 2008 lalu mereka membentuk Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Provinsi yang menjadi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan adalah Provinsi Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung (Babel), dan Kepulauan Riau (Kepri).

Setelah melalui beberapa kali pertemuan, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang, tentang Daerah Kepulauan. Dalam rancangan ini, tidak hanya provinsi saja yang menjadi provinsi kepulauan, tetapi kabupaten yang wilayahnya dari pulau-pulau juga menjadi kebupaten Kepulauan. Namun, setelah hampir 5 tahun menanti, DPR maupun  pemerintah pusat belum membahas draft RUU Kepulauan yang diajukan.

Anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, tampaknya sadar, kalau Draft yang diajukan itu memberatkan pemerintah pusat terutama soal penganggaran. Jika mereka membahas dan setuju dengan draft tersebut, anggaran untuk provinsi dan kabupaten kepulauan akan membengkak.

Inilah yang kemudian mendorong Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan merevisi kembali draf RUU Provinsi Kepulauan. “Dalam pertemuan tujuh gubernur provinsi kepulauan pekan lalu di Batam, kami telah sepakat untuk mengajukan draft RUU baru, bukan lagi tentang daerah kepulauan tetapi mengenai percepatan pembangunan daerah kepulauan,” kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

Dia mengatakan, beberapa tahun lalu draft RUU yang diajukan adalah tentang daerah kepulauan, tetapi seiring dengan perjalanan waktu telah terjadi pergeseran, sehingga perlu dibahas lebih detail oleh DPR RI.

“Mudah-mudahan DPR RI dan pemerintah pusat bersepakat untuk membahas dan menetapkan sebuah UU yang mengatur tentang daerah kepulauan. Entah itu UU Daerah Kepulauan atau UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan,” jelasnya.

Frans menambahkan, sebagai daerah kepulauan tujuh provinsi yang ada di Indonesia tetap berjuang agar arah dan kebijakan pembangunan dilaksanakan bukan mengacu pada pemikiran kontinental tetapi diarahkan pada kelautan karena wilayah lautan justru jauh lebih luas dibanding daratan. Sehingga potensi yang dimiliki harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing.

“Hal ini harus menjadi perhatian khusus. RUU tersebut akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah kepulauan,” tambahnya.

Menurut Frans Lebu Raya,  pentingnya ditetapkan RUU Daerah Kepulauan ini karena daerah kepulauan memiliki berbagai karakteristik. Diantaranya luas wilayah laut lebih besar dari darat, penduduk relatif sedikit dan persebarannya tidak merata.  Selain itu, masyarakat terpisah menurut teritorial pulau serta ketersediaan sumber daya alam yang beragam.

“Karakteristik lainnya adalah dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil, rentan terhadap perubahan serta hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah perbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” imbuhnya.

Frans Lebu Raya, optimistis perjuangan dari tujuh provinsi sebagai daerah kepulauan termasuk Nusa Tenggara Timur bakal terwujud. Saat ini pemerintah tetap memperjuangkan Undang -undang tentang Daerah Kepulauan, sehingga tujuh daerah tersebut mempunyai payung hukum dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Membuat Minyak Goreng di Satu Harga