Bagikan:

Berambisi Jadi Provinsi Hijau, Bali Genjot Produksi Pupuk Organik

KBR68H, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan daerahnya sebagai provinsi hijau yang mampu memenuhi kebutuhan pupuk organiknya secara mandiri melalui program sistem pertanian terintegrasi (Simantri).

NUSANTARA

Senin, 14 Okt 2013 13:16 WIB

Author

Muliartha

Berambisi Jadi Provinsi Hijau, Bali Genjot Produksi Pupuk Organik

Provinsi Hijau, Pupuk Organik, bali

 KBR68H, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan daerahnya sebagai provinsi hijau yang mampu memenuhi kebutuhan pupuk organiknya secara mandiri melalui program sistem pertanian terintegrasi (Simantri).

Juru Bicara Pemprov Bali, Ketut Teneng menyampaikan, untuk mampu mandiri pupuk organik, Bali akan mengembangkan 1000 kelompok simantri dalam 5 tahun ke depan. Sampai tahun ini jumlah simantri yang ada baru mencapai 400 kelompok.

“Memulai nanti, kalau Simantri ini bisa kita kembangkan kalau pupuknya sudah cukup. Minimal di dalam kelompoknya seperti di Blahbatuh. Itu memang wajib diberikan kepada kelompoknya dulu. Jadi begitu mulai panen, pupuknya disediakan cukup untuk dikelompoknya, sisanya baru dujual kepada masyarakat yang tidak termasuk dalam kelompok simantri itu,” ujar Ketut Teneng

Ketut Teneng menambahkan, melalui simantri, Bali tidak hanya menargetkan mampu mandiri pupuk organik, tetapi juga mandiri energi biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak di setiap kandang ternak simantri.  

Simantri merupakan konsep sistem pertanian yang memanfaatkan semua limbah menjadi bahan berguna, semisal memanfaatkan kotoran ternak menjadi kompos dan biogas.

Editor: Suryawijayanti 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia