Bagikan:

Dugaan Korupsi Gubernur Papua, Warga Demo Save Lukas Enembe

"Masyarakat tidak mau, dan termasuk saya anggota DPD RI tidak setuju Lukas Enembe disangka"

NUSANTARA

Selasa, 20 Sep 2022 10:21 WIB

Gubernur Papua Tersangka Korupsi

Demo Koalisi Rakyat Papua (KRP) "Save Lukas Enembe" di Kota Jayapura, Selasa (20/09/2022). (KBR/Arjuna)

KBR, Jayapura-  Warga Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua (KRP) berunjuk rasa "Save Lukas Enembe" di Kota Jayapura, Selasa (20/09/2022). Unjuk rasa yang rencananya diikuti 4.000 orang ini, sebagai bentuk dukungan moril terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang dijadikan tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

Unjuk rasa melibatkan warga dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
Sejak pagi massa berkumpul di sejumlah titik kumpul yang ditentukan. Tujuan aksi rencananya ke Kantor DPR Papua, yang berada di tengah Kota Jayapura.

Di titik kumpul Ekspo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura terlihat anggota DPD RI dari Papua, Helena Murib berbaur dengan puluhan pendemo. 

Helena Murib juga berorasi menyatakan dukungan moril terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.

"Masyarakat tidak mau, dan termasuk saya anggota DPD RI tidak setuju Lukas Enembe disangka (dijadikan tersangka dugaan korupsi), atau hal yang tidak benar. Dan dia tidak boleh dibawa ke mana-mana. Dia harus selesaikan (proses hukum) di Papua. Alasannya dia sakit sekali, sekarang ini dia kondisi memburuk," kata Helena Murib kepada wartawan usai berorasi.

Anggota DPD RI, Helena Murib mengatakan, masyarakat Papua menduga kasus gratifikasi Rp1 miliar yang disangkakan kepada Lukas Enembe merupakan bentuk kriminalisasi.

Baca juga:

Massa yang berada di titik kumpul Ekspo Waena dijaga ketat puluhan aparat keamanan TNI/Polri bersenjatakan gas air mata, senjata api, dan membawa rotan. Di lokasi aparat keamanan juga menyiagakan kendaraan water canon.

Kapolres Kota Jayapura, Victor Mackbon mengatakan, 2.000 personel gabungan TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa itu. Polisi menyatakan akan memfasilitasi massa ke lokasi tujuan aksi, namun tidak mengizinkan untuk melakukan long march atau berjalan kaki.
Polisi khawatir, apabila massa melakukan long march akan mengganggu aktivitas warga lain di Kota Jayapura.

Pascarencana unjuk rasa ini, sebagian sekolah yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, terutam sekolah dasar memilih meliburkan siswanya, karena khawatir terjadi hal tidak diinginkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah bakal mengerahkan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan demonstrasi.

"Besok kalau memang mau demo, demo lah dengan tertib. Negara ini menjamin orang berdemo. Tetapi kepada aparat yang ada di sana juga menjaga keamanan dan ketertiban. Supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya seperti yang kami jelaskan tadi," ujar Mahfud di Kantor Menko Polhukam, Senin (19/9).


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Urgensi Reformasi Polri

Most Popular / Trending