KBR, Jayapura- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, membentuk dua panitia khusus atau pansus mengusut dua kasus kekerasan yang diduga melibatkan personil TNI. Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan kesepakatan membentuk pansus itu disepakati dalam rapat badan musyawarah, Rabu (21/9/2022) petang.
Kata dia, pansus yang dibentuk adalah Pansus Mimika dan Pansus Mappi.
Pansus kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga di Mimika akan mengawal proses hukum terhadap 10 tersangka, terutama enam prajurit TNI hingga adanya putusan hukum yang adil terhadap keluarga korban.
Sedangkan, Pansus kasus Mappi akan menginvestigasi dan mengawal proses pemeriksaan terhadap 18 anggota TNI, yang diduga menganiaya dua warga sipil, dan menyebabkan seorang di antaranya meninggal dunia pada 30 Agustus 2022.
"Pansus mutilasi Timika dan Mappi. Aspirasi sudah masuk di lembaga ini, yaitu aspirasi (kasus) mutilasi Timika, aspirasi masyarakat dari kasus Mappi. Semua aspirasi yang masuk ini tugas kami harus mem-followup. Yang kedua, kita tetap menjaga. Kalau kita juga diam, lembaga ini juga, suatu saat rakyat punya aksi atau reaksi, kami akan susah. Rakyat tidak akan mempercayai kami lagi," kata Yunus Wonda, Kamis (22/9/2022).
Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, untuk kasus penyaniyaan di Kabupaten Mappi, belum satupun dari personil TNI yang diduga terlibat dijadikan tersangka. Mereka masih menjalani pemeriksaan di Den POM Merauke.
Baca juga:
- Komnas HAM Papua Investigasi Penganiayaan Tewaskan Warga Mappi
- Kasus Mutilasi di Mimika, Kodam Cenderawasih Tangkap Enam Prajurit
Kata Dia, Pansus DPR Papua akan memastikan, agar hukum benar-benar ditegakkan. Mereka yang diduga terlibat mesti diproses hukum sesuai keinginan keluarga korban.
Menurutnya, meski pihak terduga pelaku telah memberikan uang duka kepada keluarga korban di Mappi, namun tidak menghentikan proses hukum.
Ia menambahkan DPR Papua juga akan menyerahkan aspirasi keluarga korban kasus mutilasi di Mimika dan penganiayaan di Mappi kepada pemerintah pusat. Sebab, keluarga korban ingin kasus itu diutus tuntas dan para terduga pelaku dihukum sesuai aturan, agar mereka mendapat keadilan.
Editor: Rony Sitanggang
"Kita sepakat menetapkan sepuluh tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman."
Eko Yunianto mengungkapkan dari 41 waduk 9 diantaranya memiliki kapasitas daya tampung air yang cukup besar.
"Dia didaftarkan di DPRD Provinsi Jawa Barat tapi dia dicalonkan juga di partai yang berbeda di kabupaten kota di luar Jawa Barat," 
"Bahan baku PLT sampah tetap pakai sampah baru dan sampah lama."
Luthfi mengeklaim, sudah mengantongi nama-nama agen yang diduga menimbun stok telur ayam, dan melakukan permainan harga yang tak wajar.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“
Meski mengalami kenaikan harga, tapi praktiknya tidak ada masalah dalam aliran pasok komoditas telur ayam ke pasaran.
Kapal bernama KM Puji Jaya dengan bobot 29 gross ton (GT) itu karam, saat para anak buah kapal (ABK) mulai menebar jaring untuk mencari ikan.
" Ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja,” 
Karyoto menambahkan, jajarannya juga akan memeriksa semua hal terkait kejadian. Termasuk senjata yang digunakan dan beberapa surat yang ditulis pelaku.
"Kalau saya dan bapak muncul, apalagi muncul di panggung yang sama, itu sejuk Pak."
"Jadi nanti mungkin merenung dulu. Kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya,"
"Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan akibat penggunaan roda dua."
"Bupati yang akan menjatuhkan sanksi,“ 
"Manis kaya mentega, terus ada pahitnya sedikit,"
"Tadi malam sudah Kita laksanakan kegiatan pengawasan dan pengawalan."
Sebagian besar dari UMKM tersebut mengaku punya usaha agar mendapat bantuan Rp2,4 juta dari pemerintah saat pandemi COVID-19.
“Ya bagus, kalau ada pasar induk itu mengontrolnya mengontrol stok, mengontrol perputaran uang di perberasan menjadi lebih mudah."
Selain terorisme, ada berbagai isu lain yang dibahas...
“Di pertimbangan dalam putusan kasasi itu, banyak pertimbangan yang menurut kami sesat. Sehingga perlu dijadikan dasar kehilapan hakim dalam memberikan putusan yang keliru."
