KBR, Tulungagung- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung, Jawa Timur menerima 25 laporan masyarakat yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, mengatakan para pelapor berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), guru dan masyarakat umum. Mereka mengaku identitasnya digunakan secara ilegal oleh partai politik untuk proses verifikasi peserta pemilu.
Bawaslu mengatakan telah melanjutkan pelaporan itu ke KPU Tulungagung untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penghapusan.
"Ada 25 keanggotaan yang tercatut dan tidak dikehendaki oleh masyarakat pengadu. Semua tidak menghendaki bahwa dia dicatut, ada yang swasta, ada yang dari guru, PNS, PPPK," kata Fayakun, Kamis (22/9/2022).
Baca juga:
- Pemilu 2024, Jokowi Minta Bawaslu Tegakkan Aturan
- Pengamat: Parpol Lama Bikin Pemilu 2024 Masih Akan Diwarnai Politik Uang
Ketua Bawaslu Tulungagung Fayakun menambahkan, selain 25 orang yang melapor ke Bawaslu, juga terdapat 25 warga lain yang melapor ke KPU Tulungagung.
Editor: Rony Sitanggang
159 ekor dipotong paksa.
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” 
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan
21 anak diduga menjadi korban sodomi.
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
