BERITA

Pilkada Serentak, Kuatir Kesehatan Warga Asosiasi Pemerintahan Kota Temui Mendagri

Pilkada Serentak, Kuatir Kesehatan Warga Asosiasi Pemerintahan Kota Temui Mendagri

KBR, Balikpapan-     Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Rizal Effendi akan menemui Mendagri, bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada Rabu (23/09). Rizal mengatakan, dalam pertemuan tersebut, akan memberikan masukkan dan saran kepada Mendagri terkait pelaksanaan pilkada serentak saat pandemi covid-19.

Menurutnya, akan sangat beresiko bagi daerah jika pilkada dilaksanakan  saat pandemi covid-19 karena berpotensi memunculkan klaster pilkada.

Apalagi kata dia, kasus covid-19 terus meningkat, karena penularannya semakin masif. Termasuk Kota Balikpapan yang jumlahnya lebih dari 2.700-an kasus dengan 175 kematian

“Karena tekad kita jangan sampai ada klaster pilkada. Ini tidak ada kepentingan politiknya, benar-benar kepentingan kesehatan. Karena kalau dilihat pernyataan terakhir dari Mendagri pilkada tetap dijalankan dengan berbagai pola. Hari Rabu Apeksi termasuk saya akan diterima oleh Mendagri,” ujar Rizal Effendi, Selasa (22/09).

Rizal Effendi menambahkan,  akan mendiskusikan bersama bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jika lanjut atau ditunda pilkada serentak.

Sebelumnya Senin (21/09) Pemerintah, DPR dan KPU bersepakat melanjutkan Pilkada Serentak. Kesepakatan itu dilakukan saat Rapat kerja Komisi II DPR RI dilakukan bersama Mendagri Tito Karnavian, Komisioner KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu  Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad.

Rapat membahas laporan tentang  rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Selain itu evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan  tahapan selanjutnya.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat.

Baca: Pilkada Serentak, Ini Alasan Muhammadiyah Minta Penundaan

 Sebelumnya, dua Ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah meminta Pilkada Serentak pada Rabu, 9 Desember mendatang ditunda. Alasannya pandemi dan kemanusiaan.

Editor: Rony Sitanggang

  • pilkada
  • pandemi covid-19
  • Muhammadiyah
  • pilkada serentak 2020
  • pemilu
  • PBNU
  • COVID-19
  • tito karnavian

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!