BERITA

Pemkab Jombang Anggarkan Rp900 Juta untuk Alat Perekam e-KTP

"Daftar antrian warga bisa mencapai ribuan orang setiap harinya."

KBR, Jombang– Pemerintah Kabupaten Jombang  menganggarkan biaya pembelian alat perekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Perubahan sekitar Rp900 juta.

Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko mengatakan, hal itu untuk merespon desakan warga agar pengurusan data kependudukan bisa dilakukan di tingkatan desa.

Bupati Nyono berharap,  dengan kembali dibukanya layanan petugas di setiap balai Desa nanti, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan data kependudukan dengan cepat.

“Itu lagi kita usulkan, melalui desa-desa atau kecamatan seperti kembali semula itu sudah kita usulkan, bahkan pada perubahan anggaran tahun ini kita meminta anggaran untuk pembelian alat-alat itu berkisar Rp900 juta. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa cepat kita lakukan didalam pelayanan agar tidak sampai antrian banyak”, kata Nyono Suharli, Jumat (23/09/2016).

Beberapa bulan terakhir masyarakat berbondong – bondong mendatangi Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mengurus KTP elektronik. Minimnya ketersediaan alat perekam data mengakibatkan antrean panjang untuk mendapatkan pelayanan dari petugas.  Daftar antrian warga bisa mencapai ribuan orang setiap harinya.

Meski, pihaknya sudah berupaya membuka layanan ekstra di hari Sabtu dan Minggu dan pelayanan di empat Kantor Kecamatan eks pembantu Bupati atau Kawedanan, hal itu masih belum mampu mengatasi antrean di kantor Dinas Dukcapil.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko juga meminta masyarakat tidak panik dan tergesa-gesa dalam mengurus data diri, mengingat batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih cukup panjang hingga tahun depan.

Editor: Malika 

• jombang
• Nyono Suharli Wihandoko
• APBD