DPD Minta Perusakan Ornamen Pura di Bima Diselidiki

KBR, Jakarta- Anggota DPD sekaligus Pemimpin Hindu Center, Gusti Arya meminta perusakan ornamen Pura Watugunung di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera diselidiki. Ia menyebut laporan yang diterimanya saat kunjungan ke Pura tersebut, perusakan terjadi beberapa kali dalam kurun tiga bulan terakhir oleh orang tak dikenal. 

Kata dia, tindakan perusakan patung berupa penghancuran, pelemparan batu atau pemenggalan yang harus diperbaiki kembali berulangkali. Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan meski belum membuat laporan secara resmi.

"Pengrusakan Patung Brahma dan Wisnu yang ditempatkan dan juga ornamen-ornamen pura yang lain termasuk juga sayap Garuda Wisnu yang biasanya terpasang di atas pelinggih atau tempat ibadah Hindu itu juga kerap dan ini terjadi agak berkelanjutan, agak sering begitu. Jadi saya sudah melihat secara langsung dan saya sudah sampaikan lewat media sosial juga tentang laporan kerja saya di sana. Dan tadi pagi saya sela-sela menghadiri pelantikan putra mahkota kesultanan Bima saya bertemu dengan Wakil Walikota Bima, bertemu dengan Bupati dan Kapolres dan unsur-unsur saya sudah sampaikan jangan sampai kejadian seperti ini nanti akan memicu masalah sara," ujar Gusti Arya kepada KBR (18/9/2016)

Ia mencatat, tiga kasus intoleransi yang menonjol di NTB yakni, kerusuhan Sumbawa antara etnis Bali dengan warga lokal yang berujung pada pembakaran Pura beberapa tahun lalu. Yang kedua, kata Gusti tahun 2010 yang berlanjut pada 2012 terjadi penolakan masyarakat di Tambora terkait keberadaan Pura Udaya Parwata. Yang Ketiga, adalah perusakan di Pura Watugunung Kota Bima.

"Tentu akan saya tindak lanjuti dengan hal yang resmi, yang pasti akan jadi telaah kita dari DPD RI khususnya saya di komite III bidang agama. Jadi tadi beliau-beliau kaget, bahkan mengaku pada saya kalau tidak pernah mendengar tentang kejadian ini. Tampaknya juga masyarakat atau pemimpin-pemimpin kami di sana mungkin sifatnya pasrah. Tapi buat saya karena ini negara hukum dan efeknya sangat berpengaruh nanti untuk kerukunan umat maka saya minta ini ditangani resmi tapi dengan pendekatan kultural terlebih dahulu," pungkasnya. 

Editor: Sasmito