Bahas Sampah, Aktivis dan Utusan Kementerian Kumpul di Solo

" Mereka akan berbagi pengalaman dan data tentang permasalahan sampah di daerah masing-masing."

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 02 Sep 2016 19:25 WIB

Author

Yudha Satriawan

Bahas Sampah, Aktivis dan Utusan Kementerian Kumpul di Solo

Aktivis jambore bebas sampah kumpul di Solo. (Foto: Yudha Satriawan/KBR)


KBR, Solo- Sekitar 350-an pegiat lingkungan dari 22 provinsi di Indonesia dan kementerian terkait, berkumpul di Jambore Bebas Sampah 2020 di Solo selama akhir pekan ini. Juru bicara penyelenggara acara, Via Oktaria mengatakan kegiatan ini akan menghasilkan roadmap atau pemetaan permasalahan sampah di berbagai daerah di Indonesia.

Via menambahkan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga sampah di lautan akan dibahas dalam kegiatan jambore tersebut.

"Seluruh pegiat peduli lingkungan di Indonesia berkumpul dalam Jambore ini. Mereka akan berbagi pengalaman dan data tentang permasalahan sampah di daerah masing-masing. Akan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ujarnya, Jumat (2/9/2016).

"Dari roadmap ini akan terbentuk gerakan masif di berbagai daerah sesuai karakter dan demografi wilayah untuk peduli masalah sampah," tambahnya.

Dari pantauan di lokasi jambore di kompleks Taman Balaikambang Solo, berbagai tenda didirikan para peserta dari berbagai daerah. Pembukaan Jambore dihadiri perwakilan dari kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.