Bagikan:

Bupati Kupang : Program Desa Berdering, Pembohongan Publik

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, di Kabupaten Kupang terdapat 20 desa yang menerima program desa berdering, tetapi teleponnya tidak berfungsi.

BERITA | NUSANTARA

Jumat, 25 Sep 2015 12:44 WIB

Author

Silver Sega

Bupati Kupang : Program Desa Berdering, Pembohongan Publik

Layanan desa internet. (Antara Foto)

KBR - Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menuding program desa berdering yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa tahun silam, hanya kebohongan publik. Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, di Kabupaten Kupang terdapat 20 desa yang menerima program desa berdering, tetapi teleponnya tidak berfungsi.

"Ada yang dulu juga namanya desa berdering. Desa berdering itu hanya sekali desa. Saya waktu datang ke Jakarta, saya bilang mana yang dari Kabupaten Kupang, saya telepon 20 nomor satu pun tidak bunyi. Saya bilang lihat, padahal di sini tercatat semua sudah mati di sana. Pada hal itu hanya pasang saja. Ini yang termasuk pembohongan publik yang saya lihat," kata Ayub Titu Eki di Kupang Kamis (25/09).

Bupati Kupang Ayub Titu Eki menambahkan, setelah program desa berdering, sekarang muncul lagi program desa internet dari kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan desa sebagai desa internet, kata Ayub, tanpa diketahui pemerintah kabupaten.

Dia khawatir program desa internet juga hanya bohong-bohongan seperti program desa berdering. Sebelumnya kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan delapan desa di kabupaten Malaka, TTU dan Kabupaten Kupang sebagai desa internet.


Editor : Sasmito Madrim

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia