Rendahnya Peminat BPJS Jalur Mandiri di Banyuwangi

"Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Naisonal (JKN) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sudah berjalan selama 9 bulan ini. Tujuannya untuk memenuhi hak dasar kesehatan kepada setiap warga negara."

KBR, Banyuwangi - Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Naisonal (JKN) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sudah berjalan selama 9 bulan ini. Tujuannya untuk memenuhi hak dasar kesehatan kepada setiap warga negara.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini telah dijalankan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 lalu. Termasuk di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. 

Namun pelaksanaan JKN ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan selaku pelaksana program JKN banyak menemukan kendala.

Kendala tersebut di antaranya, masih rendahnya peserta dari jalur mandiri hingga banyaknya peserta JKN yang menunggak membayar premi. 

Di Kabupaten Banyuwangi, peserta BPJS jalur mandiri hingga akhir Agustus ini, baru 9000 orang lebih. Padahal 55 persen dari 1,5 juta penduduk Banyuwangi harus masuk JKN jalur mandiri pada tahun 2019.

Sebagian besar peserta JKN dari jalur mandiri ternyata adalah warga yang sakit atau akan melahirkan. Seperti yang dialami oleh Irham Kusuma, warga Kelurahan Boyolangu Banyuwangi. Dia baru mengurus BPJS kesehatan ketika terkena penyakit paru-paru basah.

Irham mengaku, sebelum memiliki kartu JKN, dia harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah setiap kali berobat ke rumah sakit. Tetapi setelah mengurus kartu JKN, dia tak mengeluarkan uang sepeser pun.

“Pada waktu sakit kita membuat BPJS kemudian setelah kita selesai mengurusi di rumah sakit kartu BPJS nya sudah selesai dan bisa kita gunakan kartu tersebut untuk membiayai di rumah sakit. (Mas kenapa kok mengurusi BPJS nya pada waktu sakit?) pertama memang terbentur faktor biaya sehingga harapannya dengan BPJS ini biaya lebih mudah. Kemudian yang kedua, pada waktu sakit kita baru sadar ternyata BPJS juga penting ini karena dengan adanya BPJS minimal bisa membantu pada waktu proses ekonomi kita lagi terjepit seperti itu,”kata Irham Kusuma.

Irham Kusuma mengatakan setelah merasakan manfaat JKN kesehatan, dia langsung mendaftarkan istrinya yang akan melahirkan. Premi JKN yang murah, cukup terjangkau dengan gajinya sebagai pegawai swasta.

Sementara itu, angka tunggakan premi JKN cukup tinggi. Ada 4 ribu peserta atau sekitar 45 persen peserta menunggak premi. 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banyuwangi Adi Soemarno mengatakan, peserta yang menunggak tersebut kebanyakan adalah pasien JKN yang telah sembuh dari sakitnya.

“Ibu hamil dan orang-orang sakit.( Jadi masyarakat itu kalau sudah sakit baru ngurus ya pak?) Ya kira- kira masih seperti itu lah untuk ibu hamil yang jelas akan melahirkan begitu loh mas. Ya kalau secara nasional membuat kami rentan untuk tidak cukup anggaran kan itu permasalahan kita. Kalau orang yang masuk ini adalah orang yang sehat dan kita bergotong royong membangun JKN ini dengan kuat berarti kan  keberhasilan program tidak terancam. Tapi ketika yang masuk ini adalah orang berisiko tinggi artinya kan keluar biaya terus,”kata Adi Soemarmo

Banyaknya peserta yang menunggak mengakibatkan BPJS rentan mengalami kesulitan keuangan. BPJS akan mencabut kepesertaan jika peserta menunggak hingga 6 bulan. Peserta dapat mengaktifkan kartu JKN lagi setelah melunasi seluruh tunggakan ditambah denda 2 persen. 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Taufiq Hidayat membenarkan bahwa banyak pasien yang baru mengurus kartu JKN saat menjalani rawat inap, bahkan setiap bulannya jumlah pasien rawat inap dari jalur BPJS terus meningkat.

“Yang perlu di backup itu adalah sosialisasi agar orang-orang yang sehat itu mau membayar rutin bulananya, itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Hampir semua pasien yang dirawat di sini kalau dia tidak punya kartu asuransi yang lain hampir semuanya mengurus kartu BPJS agar mereka mendapatkan fasilitas itu,” ujur Taufik Hidayat.

BPJS Banyuwangi kini gencar menarik peserta jalur mandiri dari kalangan warga yang sehat. Dengan bergabungnya mereka, premi yang mereka bayar bisa menjadi subsidi silang bagi peserta yang sakit.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga aktif membantu sosialisasi JKN. Menurut PLT kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Wiji Lestariono, saat ini di puskesmas seluruh Banyuwangi sudah ada pojok BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan mengenai program jaminan kesehatan nasional.

“Pemda terlibat dalam kapasitas sebagai tim koordinasi BPJS. Ini tim koordinasi BPJS ini mengadakan evaluasi-evaluasi secara berkala dan rekomendasi pertama kemarin, Pemda akan membantu memfasilitasi penjaringan kepesertaan pada BUMN, perkebunan- perkebunan, atau perusahaan-perusahaan itu Pemkab kapasitasnya itu,”kata Wiji Lestariono.

Selain di puskesmas, pemkab Banyuwangi juga akan memberikan fasilitas BPJS agar bisa masuk ke BUMN, perusahaan swasta dan perkebunan. Hal itu dilakukan agar peserta JKN dari jalur mandiri di Banyuwangi lebih meningkat. 

Editor; Antonius Eko 

• bpjs
• asuransi