Puluhan Perusahaan Tambang Rusak Hutan Lindung Aceh

Dari 134 perusahaan tambang yang ada di Aceh, ternyata 65 diantaranya terindikasi berada di dalam hutan lindung dan kawasan konsevasi.

NUSANTARA

Selasa, 30 Sep 2014 14:42 WIB

Author

Citra Prastuti

Puluhan Perusahaan Tambang Rusak Hutan Lindung Aceh

perusahaan tambang, hutan, aceh, gerakan anti korupsi

Dari 134 perusahaan tambang yang ada di Aceh, ternyata 65 diantaranya terindikasi berada di dalam hutan lindung dan kawasan konsevasi. Luasan konsesi di dalam hutan lindung sebesar 399.959,76 hektar sementara yang ada di kawasan konservasi luasnya 31.316,12 hektar.

Ini terungkap dalam Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.702/VII-PKH/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang didapatkan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Surat ini ditandatangani Direktur Jendral Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto, ditujukan kepada Gubernur Aceh, Bupati dan Walikota di Aceh, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Dari 65 perusahaan itu ternyata 10 di antaranya sudah mengantongi status clear and clean (CnC). Ini adalah standar yang diterapkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESD. Begitu status ini turun artinya perusaan telah tertib regulasi dan adminstrasi.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengaku terkejut begitu tahu soal ini.

“Kami menilai CnC yang telah diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan, tidak bisa menjamin perusahaan tersebut sudah melakukan praktik tata kelola yang baik,” kata Askhalani.

GeRAK Aceh memperkirakan, selama ini pemerintah Aceh maupun kabupaten dan kota tidak pernah melakukan pemetaan sebelum mengeluarkan izin pertambangan. Akibatnya tidak diketahui apakah lokasi tambang itu ada di daerah konservasi, hutan lindung, atau bukan.

“Bupati dan walikota yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin harus bertanggung jawab terhadap perusahaan yang masuk dalam hutan lindung dan konservasi,” jelas Askhalani. Ia mewanti, jika ini terus berlanjut maka Aceh bisa kehilangan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Ia mendorong Pemerintah segera melakukan evaluasi demi mendorong tata kelola pertambangan di Aceh. “Apalagi diketahui banyak dari perusahaan yang sudah mengantongi izin masuk dalam kawasan hutan lindung dan konservasi.” Desakan serupa datang dari Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur. Ia bahkan mendorong Gubernur Aceh Zaini Abdullah segera mencabut semua izin perusahaan tambang yang langgar aturan,”Termasuk yang berada di kawasan hutan lindung atau di kawasan konservasi.”

Ke-65 perusahaan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung, tersebar di Aceh Tengah (15), Pidie (12), Aceh Selatan (8), Nagan Raya (8), Aceh Barat (7), Gayo Lues (5), Subulussalam (3), Aceh Barat Daya (2), Kabupaten, Aceh Jaya (1), Aceh Besar (1), serta Aceh Timur (1).  Sedangkan perusahaan yang masuk hutan lindung yang memegang PKP2B berada di Aceh Barat (1) dan Pidie (1).
Sementara, sebaran perusahaan pertambangan yang masuk kawasan konservasi yaitu di Aceh Tengah (2), Gayo Lues (1), dan Kabupaten Aceh Selatan (1).

Tulisan ini hasil kerjasama Mongabay dan Green Radio


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

What's Up Indonesia

Kabar Baru Jam 8

10 Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Layak Mendapat Diversi

Kabar Baru Jam 7

News Beat