Perda Konservasi, Hadiah untuk Ketapang

Ketapang punya hutan gambut dataran rendah di sepanjang pantai barat yang harus dilindungi.

NUSANTARA

Sabtu, 13 Sep 2014 04:56 WIB

Author

Green Radio-Mongabay

Perda Konservasi, Hadiah untuk Ketapang

Ketapang, hutan gambut, Mongabay

Awal September lalu, Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat mendapatkan hadiah dari DPRD-nya yang akhirnya menetapkan Peraturan Daerah Konservasi. Ini adalah hasil dari perjuangan warga dan organisasi masyarakat sipil sejak September 2013 untuk menyelamatkan kawasan bernilai konservasi tinggi.


Naskah hasil sidang paripurna yang dibacakan Sekretaris DPRD Ketapang, menyebutkan, lingkungan hidup perlu dijaga dan dikendalikan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 


“Keputusan sidang paripurna tersebut sekaligus memberikan mandat kepada legislatif untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan pengaturannya lebih lanjut,” kata Gusti Kamboja, Ketua DPRD Ketapang, usai sidang paripurna.


Kabupaten Ketapang dengan luas sekitar 3.590.900 hektar berada pada  bentang alam hutan gambut dataran rendah di sepanjang pantai barat Ketapang dan Pegunungan Schwanner di sepanjang perbatasan Provinsi Kalbar dan Kalteng. Kedua bentang alam ini sangat penting untuk mendukung dan menjaga kualitas lingkungan daerah hulu dan hilir Ketapang. 


“Kondisi hutan di kedua bentang ini relatif utuh dan terjaga, sehingga untuk menjaga bentangan alam tersebut diperlukan sebuah produk hukum di daerah. Salah satunya melalui Perda,” kata Project Leader Fauna and Flora International di Ketapang, Lorens. 


Perda ini, lanjut Lorens, merupakan terobosan penting dan pertama di Kalbar. 


“Keberanian dan komitmen politik ini perlu diapresiasi karena menjawab kekosongan instrumen hukum di daerah yang selama ini menjadi persoalan hingga mengakibatkan konflik di masyarakat,” ucapnya.


Secara terpisah, pakar hukum dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah mengatakan UU No 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa kegiatan penataan ruang wilayah harus mengakomodir Kawasan Strategis Nasional.


Regulasi ini bertujuan mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, aturan ini juga dimaksudkan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional,  ekonomi, sosial budaya, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan.


“Untuk mendukung hal di atas maka sangat urgen adanya Perda Tentang Pengelolaan Areal Konservasi,” kata Hermansyah.


Ketua Forum Hutan Desa Kabupaten Ketapang, Jaswadi Jabir mengatakan, Perda tersebut menjadi peluang  untuk mengusulkan sebuah kawasan yang dinilai memiliki fungsi konservasi dan berhak mengelolanya.


Upaya perlindungan dan pengelolaan areal konservasi itu sudah dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ketapang yang berkaitan dengan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tentang perlindungan bakau dan hutan kota di Ketapang.


Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kenali Nusantara

Kabar Baru Jam 10