Ajukan RTRW, Pemprov Aceh Usulkan Pengurangan Luas Hutan

DPR harus cek ke lapangan supaya pembangunan tak amburadul.

NUSANTARA

Sabtu, 13 Sep 2014 04:58 WIB

Author

Green Radio-Mongabay

Ajukan RTRW, Pemprov Aceh Usulkan Pengurangan Luas Hutan

RTRW, hutan, Aceh, Mongabay

Di saat daerah lain berjuang untuk mempertahankan hutan mereka, Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam justru mengusulkan pengurangan luas hutan Aceh, dari 3.405 hektar menjadi 3.352 hektar. Ini diusulkan dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) yang diusulkan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. 


Menurut Zaini, usulan itu telah disampaikan Pemerintah Aceh kepada Komisi IV DPR RI di Jakarta dan mendapatkan respons positif. 


“Pemerintah Aceh meminta agar RTRW Aceh segera disahkan mendapat respon positif atau disetujui oleh Komisi IV DPR RI,” kata Zaini.


“Luas kawasan hutan Aceh daratan sebelum usulan perubahan adalah  3,405 juta hektar atau 60.01 persen dan setelah usulan perubahan, luasnya menjadi 3,352 juta hektar atau 59,06 persen, atau berkurang 0,95 persen,” jelas gubernur menjelaskan isi RTRW tersebut. 


Perubahan tersebut meliputi, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan 130,542 hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 26.461 hektar.


“Perubahan peruntukan kawasan hutan yang disetujui Menteri Kehutanan adalah seluas 80.256 hektar, terdiri dari yang tidak termasuk berdampak penting dan cakupan luas dan bernilai strategis adalah 42.616 hektar,” lanjutnya.


Sedangkan kawasan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis seluas 37.640 hektar harus mendapat persetujuan DPR RI.


“Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam pertemuan tersebut juga mengatakan, anggota perlemen dari Komisi IV menyetujui hal tersebut, nanti akan diputuskan dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,” ujar Zaini.


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh jelas menolak rencana pengurangan luas hutan Aceh yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh. Menurut Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, ada sangat banyak kepentingan dari perusahaan perkebunan dan pertambangan dalam rencana perubahan tersebut.


“Perubahaan alih fungsi hutan, tidak hanya merusak hutan, tapi juga mengancam kehidupan berbagai jenis satwa yang dilindungi seperti gajah dan harimau, serta satwa lainnya yang saat ini semakin terancam punah di Aceh,” sebut Nur.


Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) menyebutkan, RTRW Aceh merupakan blue print pembangunan daerah yang masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.  RTRW Aceh juga akan mengatur tentang penggunaan ruang kehutanan yang dengan kondisi sekarang banyak mengalami deforestasi dan degradasi karena kegiatan pertambangan, illegal logging dan konversi.


“Perubahan kawasan hutan Aceh melalui SK Menhut No. 941 tahun 2013 untuk mengatur tata ruang kehutanan Aceh, diantaranya mengubah, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas 42.161 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 130.542 hektar, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 24.461 hektar,” sebut juru bicara KPHA, Efendi Isma.


Efendi mengatakan, untuk perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas 37.640 hektar memerlukan persetujuan dari DPR RI. 


“Semestinya perubahan ini memerlukan penelitian lebih lanjut karena bisa menimbulkan banyak hal, salah satunya adalah perubahan ini dapat mengaburkan status hukum yang sedang berjalan ataupun proses hukum yang terjadi di atas kawasan yang dirubah peruntukannya,” jelas Efendi. 


Menurut KPHA, tim dari DPR RI seharusnya melakukan pengecekan ke lapangan dan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah dan provinsi Aceh sebelum menyetujui perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan Aceh. 


“Apabila DPR RI juga tidak melakukan cross cek di lapangan maka tata ruang Aceh akan semakin amburadul,” kata Effendi. 


“Ketika eksekutif dan legislatif sudah tidak memperhatikan aspirasi rakyat, maka akan menghasilkan pembangunan yang timpang yang hanya memperhatikan keinginan para elit dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyat.”


Tulisan ini hasil kerjasama Green Radio dan Mongabay


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Polisi Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Beraksi Sendiri