Tuntut Pembatasan Impor Gula, Petani Gelar Demo di Kemendag

Ribuan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APRI) berunjukrasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta. Mereka menuntut pembatasan impor gula karena telah merugikan petani tebu.

NUSANTARA

Selasa, 17 Sep 2013 11:31 WIB

Author

Abu Pane

Tuntut Pembatasan Impor Gula, Petani Gelar Demo di Kemendag

petani, tebu, impor gula, gita wirjawan

KBR68H, Jakarta - Ribuan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APRI) berunjukrasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta. Mereka menuntut pembatasan impor gula karena telah merugikan petani tebu. 


Juru bicara APRI, Dwi Ranto mengatakan, harga gula lokal saat ini kalah bersaing dengan harga gula impor. Hal ini membuat penjualan tebu lokal menurun.


"Pembukaan pabrik-pabrik bahan rafinasi itu bertambah. Untuk tahun ini bertambah empat, jadi lima, salah satunya di Tangerang. Dengan adanya itu kami dirugikan sebagai petani tebu. Karena apa? Karena bahan baku tebu itu, dengan sendirinya kami akan kalah bersaing dengan gula rafinasi yang bahan bakunya didatangkan dari luar negeri atau diimpor itu," ujar Dwi di Jakarta, Selasa (17/9).


Juru Bicara Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Dwi Ranto menambahkan, selain meminta pembatasan gula impor, pihaknya juga menuntut Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mundur dari jabatannya. Sebab selama lima tahun terakhir, kebijakan impor gula yang dilakukan Gita telah merugikan petani tebu di seluruh Indonesia.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka