Bagikan:

Pemekaran Papua Ajang Pemborosan Anggaran

Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua menuding pemekaran daerah otonom baru di Bumi Cenderawasih menjadi ajang pemborosan anggaran, meraup uang dan kekuasaan. Fraksi ini menilai usulan pemekaran kabupaten atau provinsi hingga saat ini tidak ada yang murni dari

NUSANTARA

Kamis, 05 Sep 2013 17:59 WIB

Pemekaran Papua Ajang Pemborosan Anggaran

pemekaran, papua, pemborosan, anggaran

KBR68H, Jayapura- Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua menuding pemekaran daerah otonom baru di Bumi Cenderawasih menjadi ajang pemborosan anggaran, meraup uang dan kekuasaan. Fraksi ini menilai usulan pemekaran kabupaten atau provinsi hingga saat ini tidak ada yang murni dari aspirasi warga setempat, namun hanya untuk kepentingan individu atau  kelompok.


Bahkan menurut Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas, banyak daerah pemekaran yang dibentuk asal-asalan. Bahkan tak memiliki PAD. Misalnya saja Kabupaten Keerom yang seharusnya menjadi sentral pertanian, diubah menjadi sebuah ibukota kabupaten.


“Pemekaran kabupaten di Papua ini, tidak ada itu yang namanya murni untuk membangun masyarakat. Itu saya pikir semua pemekaran yang dilakukan semua itu karena atas dasar dan unsur kepentingan. Ketika di mekar terus, yang dibebankan adalah anggaran pendapatan belanja negara. Turunannya dibebankan kepada APBD,” ujarnya.


Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua mencatat ada beberapa kabupaten pemekaran yang memiliki potensi daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga dapat meningkatkan APBDnya, di antaranya Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai, Puncak Puncak Papua. 


Beberapa daerah ini menjadi lokasi eksprorasi PT Freeport Indonesia. Pihaknya berharap usulan pemekaran daerah otonom baru dapat dikaji lebih matang sebelum diusulkan ke DPR setempat.


Sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe menandatangani sebanyak 22 daerah otonom baru. Usulan pemekaran itu saat ini telah dikirim ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berharap semakin banyak daerah otonomi baru, semakin memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat.  


Editor: Antonius Eko 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ketika Pimpinan KPK Tersandung Masalah Integritas

Most Popular / Trending