BERITA

Warga Nduga Trauma Lihat Aparat, Negara Tetap Enggan Tarik Pasukan

Warga Nduga Trauma Lihat Aparat, Negara Tetap Enggan Tarik Pasukan

KBR, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta Presiden Jokowi menarik personel TNI-Polri dari wilayah Papua karena dirasa meresahkan masyarakat.

Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Polri.

"Nggak ada ya (penarikan pasukan). Polisi dan TNI akan terus dipertahankan dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)," tegas juru bicara Polri Dedi Prasetyo di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Penolakan serupa disampaikan Wapres Jusuf Kalla (JK). Ia menegaskan, selama Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih ada, negara tak akan menarik pasukan dari sana.

“Yang menakuti masyarakat tentara atau pihak OPM? Atau kelompok bersenjata? Jadi tentara meninggalkan (Papua), kalau kedua belah pihak (OPM dan kelompok bersenjata) meninggalkan juga wilayah Papua," kata JK di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Memang yang mengganggu masyarakat (Nduga) bukan tentara, kan? Yang menembak selama ini, yang meresahkan masyarakat bukan tentara. Tentara hanya membalas,” ujar JK.


Baca Juga:

Konflik Trans Papua, Negara Diminta Tangani Trauma Ribuan Pengungsi

Trauma Anak-anak Terdampak Konflik di Nduga


Warga Nduga Trauma Lihat Aparat

Berbeda dengan keterangan pemerintah pusat, sejumlah aktivis dan peneliti melaporkan bahwa aparat TNI-Polri sudah membuat warga Nduga trauma, alih-alih memberi rasa aman.

"Anak-anak itu banyak yang trauma. Banyak yang bersikap tertutup jika bertemu orang baru. Bahkan beberapa langsung lari ketakutan bila melihat aparat berpakaian seragam lengkap," kata Sekretaris Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) Ence Geoh kepada KBR (12/3/2019).

Hipolitus Wangge, anggota Tim Solidaritas untuk Nduga, melaporkan hal serupa.

"Salah satu yang kami temukan di lapangan dengan tim relawan itu adalah proses trauma yang tidak pernah diselesaikan, untuk kemudian memunculkan rasa takut ketika berhadapan dengan pihak aparat, TNI dan Polri," kata Hipolitus dalam konferensi pers di Jakarta (18/7/2019).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas berpendapat sama. Menurut Cahyo, negara harusnya segera menarik pasukan militer dari Nduga, kemudian menyelesaikan konflik di sana dengan mediasi.

"Karena yang terpenting saat ini adalah memerdekakan warga Papua dari ingatan penderitaan yang semakin menumpuk seiring waktu. Apalagi atas tindak kekerasan aparat yang memunculkan trauma pada warga Kabupaten Nduga, Provinsi Papua," jelas Cahyo dalam konferensi pers di Jakarta (18/7/2019).

Editor: Agus Luqman

  • nduga
  • papua
  • trans papua
  • TNI
  • Polri

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!