Pemerintah dan Aktivis Saling Bantah Soal Konflik Nduga

Siapa yang benar?

BERITA | NASIONAL | NUSANTARA

Kamis, 15 Agus 2019 17:22 WIB

Author

Zae Baneza, Adi Ahdiat

Pemerintah dan Aktivis Saling Bantah Soal Konflik Nduga

Siswa SD mengenakan pakaian tradisional Papua dalam karnaval budaya menyambut HUT ke-74 RI di Wamena, Papua, Sabtu (10/8/2019). (Foto: ANTARA/Iwan Adisaputra)

KBR, Jakarta- Pemerintah bersikukuh operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua, dilangsungkan demi keamanan warga setempat.

"Nduga itu, sebelum TNI Polri secara sistematis dan masif menguasai wilayah tersebut, wilayah tersebut dikontrol oleh KKB. Karena dikontrol dari pihak KKB, maka situasi di sana boleh dikatakan tidak kondusif," kata juru bicara Polri Dedi Prasetyo di kantor Humas Polri, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Pemerintah kerap menggunakan istilah KKB, singkatan Kelompok Kriminal Bersenjata, untuk melabeli kelompok bersenjata di Papua. Kelompok itu selama ini lekat dengan gerakan prokemerdekaan Papua.

"Terjadi kejahatan-kejahatan (di Nduga) yang boleh dikatakan tidak bisa tertangani dengan baik. Pemerasan, intimidasi, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan yang dilakukan kelompok (KKB) tersebut," lanjut Dedi. 

"Ya tentunya sekali lagi, kehadiran TNI Polri adalah mengamankan setiap jengkal tanah air Republik Indonesia, karena ini menyangkut kedaulatan negara. Negara harus hadir di situ, negara harus memberikan jaminan keamanan," ujar Dedi lagi.


Aktivis: TNI-Polri Membuat Warga Nduga Ketakutan

Di pihak lain, aktivis Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga Esmon Walilo menyatakan sebaliknya. Menurut Esmon, kehadiran TNI-Polri justru membuat warga Nduga ketakutan hingga mereka mengungsi. 

"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka (aparat) tidak melakukan kejahatan, lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?" ujar Esmon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga melaporkan, operasi militer ini sudah mengakibatkan puluhan ribu orang mengungsi, serta 182 orang meninggal. Sebagian meninggal karena sakit di pengungsian, sedangkan sebagian lainnya tewas karena kekerasan aparat.

Karena itu, kalangan aktivis meminta Presiden Jokowi untuk menarik pasukan militer dari Nduga. Pemerintah juga diminta menyelesaikan konflik di sana secara damai, dengan bantuan pihak ketiga atau mediator.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17