KBR, Jakarta- Sepekan terakhirn Tanah Papua terus bergejolak karena demonstrasi menolak rasisme yang digelar di berbagai wilayah. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengaku belum melihat ada pers atau lembaga HAM yang melakukan pengawasan di daerahnya. Direktur LBH Papua Emanuel Gobay pun meminta pihak-pihak tersebut datang ke Papua.
"Saya mohon kepada seluruh pers, baik nasional maupun internasional, bisa datang ke Papua, meliput di seluruh kota-kota besar yang sedang terjadi aksi antirasisme ini," kata Emanuel saat dihubungi KBR lewat telepon, Jumat (30/8/2019).
Ia juga meminta agar Komnas HAM atau lembaga Hak Asasi Manusia lainnya untuk datang dan melakukan investigasi langsung di Papua. Menurutnya, ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan.
"Dan juga bagi lembaga Hak Asasi Manusia, bisa datang ke Papua melakukan investigasi langsung, biar kemudian tidak terjadi pembohongan-pembohongan publik atas fakta yang sedang terjadi di seluruh wilayah Papua," lanjutnya.
Pemerintah Tidak Batasi Kunjungan ke Papua
Di kesempatan berbeda, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah tidak pernah membatasi Komnas HAM, aktivis, wartawan, ataupun media asing yang ingin mengawasi langsung konflik Papua.
"Komnas HAM kan lembaga negara. Sebetulnya kalau Komnas HAM dan kawan-kawan bisa bekerja efektif, harus dilakukan, tidak boleh tidak, karena itu menyangkut dengan sumpah dan komitmen kita tentang Declaration of Human Right. Harus lakukan seperti itu," kata Ngabalin di kantornya, Jumat (30/08/2019).
Editor: Adi Ahdiat/Friska Kalia
Program Motis bertujuan agar jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Idulfitri 1444 hijriyah dapat ditekan.
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,” 
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan," 
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas. 
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini. 
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
"Korban saat ini teridentifikasi pemilik rumah ada satu yang dalam keadaan meninggal. Kemudian tiga masih tertimbun di reruntuhan,"
TPNPB menolak bernegosiasi dengan Indonesia.
