KBR, Jombang- Dua narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang, Jawa Timur, tidak mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Ini karena keduanya tidak mau mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak mengikuti upacara peringatan kemerdekaan.
Pejabat Lapas Jombang, Chotim Masrofi menjelaskan satu dari narapidana terorisme tersebut merupakan titipan dari Mojokerto. Sedangkan satunya lagi merupakan warga Jombang yang ditangkap oleh Densus 88 beberapa bulan lalu.
"Napi terorisme yang bersangkutan tidak mau mengakui NKRI. Salah satu persyaratannya, mereka harus mengakui NKRI. Mereka juga tidak mau mengikuti deradikalisasi, yang dilaksanakan di setiap Lapas. Mengikuti upacara saja tidak mau," kata Chotim Masrofi, usai upacara pemberian remisi di Lapas Jombang, Jumat, (17/8/2018).
Kata Chotim, selain dua napi terorisme tersebut, sejumlah narapidana korupsi juga tidak mendapat remisi lantaran tidak membayar denda administrasi yang wajib dipenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Aturan itu memuat syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sementara, kata dia, ratusan Warga Binaan Lapas Klas IIB Jombang yang mendapat remisi berasal dari beberapa kasus, di antaranya kasus kriminal maupun Narkoba. Mereka yang menerima remisi merupakan warga Binaan yang berkelakukan baik selama menjalani masa pidana dan memenuhi sejumlah syarat lainya.
Editor: Adia Puja Pradana
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"
"Gagal bayar yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab ya Jiwasraya kalau ada pihak-pihak lain ya bisa saja. Tetapi PT Hanson enggak ada urusin lagi," ujar Muchtar Arifin.
BMKG menyebut ada 7 kabupaten dan 1 kota di Sumsel yang rawan banjir dan longsor.
"(Genangan banjir) tertinggi pada hari ini pukul 13.00 WITA yaitu di wilayah Lempake, dengan ketinggian air 80 cm sampai 100 cm."
“Rencananya memang warga akan bertahan sampai 45 hari. alasan yang paling kuat karena warga punya ingatan kolektif tentang bencana. "
"Kementarian Agama akan melakukan konseling, kepada saudara-saudara kita yang ideologinya berbeda"
"Kami sekarang coba menyusun bagaimana menggunakan wilayah lain yang lebih aman untuk pengejaran." 
Riska menilai, seharusnya Pemkot Depok berfokus membenahi tata kota saja. Misalnya dengan memperhatikan infrastruktur, sebab Depok merupakan kota transit.