KBR, Mataram - Salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menolak ikut pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk pada Pemilu 2019 mendatang.
Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmad mengatakan Pondok Pesantren Imam Syafii di Sumbawa berkali-kali menolak ikut pemilu. Padahal KPU sudah berkali-kali mengadakan dialog dengan pengurus pondok.
Syukri mengatakan alasan Ponpes Imam Syafii tidak ikut pemilu karena memiliki ideologi berbeda, yaitu antidemokrasi.
Syukri mengatakan jumlah pemilih di Ponpes Imam Syafii sebanyak 60 keluarga terdiri dari 100 jiwa lebih. Syukri mengatakan meski penghuni pondok menolak ikut pemilu, KPU tetap memasukkan nama penghuninya ke daftar pemilih pada Pemilu 2019 mendatang.
“Mereka memang tak mau menggunakan hak pilih. Tetapi kami di penyelenggara negara sesuai dengan amanat UU telah berusaha mengakomodasi mereka dalam DPT. Dan mereka sudah terdaftar. Namun persoalannya memang, mereka tak mau menggunakan hak pilih karena persoalan ideologi,” kata Syukri Rahmad di Mataram, Kamis (30/8/2018).
Menurut Syukri, ideologi yang berkembang Ponpes ini sudah diketahui pemerintah daerah dan aparat setempat. Karena itu, kata Syukri, KPU tak bisa menangani persoalan itu sendirian.
Para santri di Pondok Pesantren tersebut berasal dari sejumlah daerah seperti dari Bima, Makassar, Lombok maupun dari Jawa. Mereka tinggal dalam satu lingkungan khusus di Desa Pungkak, Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa sempat mengalami kesulitan melakukan audit Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Ponpes tersebut. Namun dengan pendekatan personal, kegiatan audit DPT bisa dituntaskan.
Editor: Agus Luqman
Satu Pesantren di Sumbawa Tolak Ikut Pemilu
Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmad mengatakan Pondok Pesantren Imam Syafii di Sumbawa berkali-kali menolak ikut pemilu. Padahal KPU sudah berkali-kali mengadakan dialog dengan pengurus pondok

Ilustrasi pendataan pemilih. (Foto: ANTARA/Destyan Sujarwoko)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
KAI Yogyakarta Tekan Laka Lantas dengan Motis
Program Motis bertujuan agar jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Idulfitri 1444 hijriyah dapat ditekan.
Upah Ratusan Perawat di Kabupaten Cirebon di Bawah Standar, Ada yang Rp300 Ribu per Bulan
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.
Tomat, Sawi, Kubis dan Cabai Rusak Kena Abu Merapi
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.
BPBD Jateng: Abu Vulkanik Merapi Ganggu Pernapasan
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.
Tolak Aktivitas Tambang, Warga Rembang Blokir Jalan
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.
Induk Harimau Ditemukan Mati Terjerat di Aceh Selatan
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,”
Gagal Ginjal Akut, DPR Dorong Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."
Kuasa Hukum Korban: Pemerintah Harus Tanggung Hidup Korban Gagal Ginjal Akut Anak
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."
Erupsi Gunung Merapi, 5 Wilayah di Jateng Terdampak Abu Vulkanik
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan,"
Masih Dikaji, Terowongan Bawah Laut Hubungkan Balikpapan-IKN
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.
JPU KPK: Wakil Ketua DPRD Jatim Terima Suap 39,5 Miliar
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.
Polda Jateng Usut 6 Kasus Tambang Ilegal
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"
Ketemu Jokowi, Nelayan Tarakan Mengeluh Sulit Dapat Solar Subsidi
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.
Siswa Wajib Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, P2G Kritik Kebijakan Pemprov NTT
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas.
Dua Anggota Brimob di Merauke Diduga Aniaya Warga
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini.
Diduga Aniaya Warga Hingga Tewas, POM AL Merauke Selidiki Anggotanya
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."
Pembebasan Pilot Susi Air Tunggu Hasil Negosiasi Pemkab Nduga
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."
Ledakan di Blitar, Polisi Temukan Tiga Panci Wadah Bahan Peledak
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
Ledakan Petasan di Blitar Tewaskan 4 Warga
"Korban saat ini teridentifikasi pemilik rumah ada satu yang dalam keadaan meninggal. Kemudian tiga masih tertimbun di reruntuhan,"
Polda Papua: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Tak Terkait Jubir TPNPB
TPNPB menolak bernegosiasi dengan Indonesia.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 12
Most Popular / Trending