KBR, Bondowoso– Pungutan liar atau pungli di sejumlah objek wisata di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, semakin tak terkendali. Ini menyusul adanya laporan dari wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Kalipahit yang mengaku dipaksa membayar retribusi tak resmi oleh sekelompok orang.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Promosi, Dinas Pariwisata Bondowoso, Arif Setyo Raharjo mengatakan, sudah mengetahui terkait banyaknya pungli di beberapa lokasi wisata di Kecamatan Sempol. Namun pihaknya berdalih, wilayah pungli terjadi bukanlah kewenangan Dinas Pariwisata melainkan kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
"Kalipahit itu wilayahnya BKSDA, kewenangannya di sana. Kita belum ada komunikasi dengan BKSDA soal Kalipahit. Kalau laporan ada, kita terima. Cuma memang kendalanya wilayah di Sempol kan kalau tidak milik BKSDA, Perhutani ya PTPN XII," kata Arif Setyo kepada KBR, Senin (29/8/2016).
Menurut Arif, selain terkendala kewenangan wilayah, minimnya jumlah personel juga menjadi salah satu alasan Dinas Pariwisata tak mampu membendung banyaknya pungutan liar. Arif bahkan mengaku hanya ada 1 objek wisata di Kawasan Wisata Agropolitan Sempol yang menarik retribusi secara resmi kepada pengunjung yakni Pemandian Air Panas.
"Itu juga banyak yang mengeluh, tarifnya tidak sesuai dengan perda," imbuhnya.
Beberapa kali KBR memantau, sejumlah objek wisata yang dipromosikan oleh Dinas Pariwisata Bondowoso memang kerap kali ditemui adanya pungutan liar mulai dari tiket parkir hingga tiket yang dikenakan kepada perorangan. Ini terlihat di Air Terjun Kalipahit dan Air Terjun Gentongan. Tarifnya beragam mulai Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
Editor: Dimas Rizky
“Di pertimbangan dalam putusan kasasi itu, banyak pertimbangan yang menurut kami sesat. Sehingga perlu dijadikan dasar kehilapan hakim dalam memberikan putusan yang keliru."
Program Motis bertujuan agar jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Idulfitri 1444 hijriyah dapat ditekan.
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,” 
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan," 
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas. 
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini. 
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
"Korban saat ini teridentifikasi pemilik rumah ada satu yang dalam keadaan meninggal. Kemudian tiga masih tertimbun di reruntuhan,"
