47M Dana Hibah Terancam Menganggur, Pemerintah Diprotes

KBR, Rembang – Ratusan calon penerima dana hibah di kabupaten Rembang, Jawa Tengah mempertanyakan kepastian jadwal pencairan. Setelah ada ketentuan yang menentukan syarat penerima dana hibah harus berbadan hukum Indonesia, membuat bingung, karena hampir semua belum berbadan hukum.

Rekno Wulan Widyowati, salah satu guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kec. Kragan – Rembang mengaku sekolahnya menurut rencana akan memperoleh dana hibah sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut untuk memindahkan bangunan sekolah yang terancam roboh, karena abrasi. Setelah ada syarat berbadan hukum Indonesia, pihaknya kesulitan mengurus dan memilih bertahan di lokasi lama.

“Harapannya dana segera diturunkan, karena melihat kondisi seperti ini. Sudah nunggu sejak lama pak, tidak memungkinkan di sini terus. Rencana mau pindah. Tapi pindah tidak ada dana. Hanya menunggu dana hibah tersebut, “ jelasnya kepada KBR, hari Rabu (05/08).

Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, DPRD Rembang, Henri Purwoko menuturkan dana hibah Rp 47 miliar tahun ini terancam menjadi sisa lebih anggaran atau silpa. Menurutnya ketentuan Undang-undang sangat memberatkan bagi calon penerima dana hibah, yang umumnya warga pelosok pedesaan.

“Kalau kepengen cepat, ya dinas harus memfasilitasi. Namun yang menjadi kendala dana. Soalnya mengurus menjadi berbadan hukum Indonesia ada biayanya lho. Sekarang kalau nggak punya dana, gimana," keluhnya.

Henri berharap pemerintah segera mengeluarkan Perppu, untuk mengatasi masalah tersebut. Alasannya, ketentuan itu kurang sosialisasi dan lebih baik kalau diberlakukan tahun depan.

• rembang
• dana hibah terancam menganggur
• dana hibah