Aceh Larang Petani Jual Beras ke Provinsi Tetangga

Pemerintah Aceh meminta petani menghentikan menjual beras ke provinsi lain, misalnya Sumatera Utara karena Aceh tengah menghadapi rawan pangan.

NUSANTARA

Minggu, 24 Agus 2014 11:20 WIB

Author

Erwin Jalaluddin

Aceh Larang Petani Jual Beras ke Provinsi Tetangga

krisis pangan, petani aceh menjual beras, puso atau gagal panen

KBR, Aceh - Pemerintah Aceh meminta petani menghentikan menjual beras ke provinsi lain, misalnya Sumatera Utara karena Aceh tengah menghadapi rawan pangan. Puso atau gagal panen di Aceh melanda sejumlah wilayah. Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Aceh, Hasanuddin Darjo mengatakan sedikitnya ada sejuta ton beras produksi petani Aceh yang dijual ke luar provinsi. Aksi itu bisa memicu harga beras semakin mahal di Aceh.

“Saya kira sangat rugi, sangat rugi sekali Aceh. Nah, karena hari ini terbuka pasar padi atau beras yang sudah dibawa beberapa waktu lalu ke Sumatera Utara. Dengan terjadinya krisis kita akibat kurang produksi, tentu itu akan balik lagi ke Aceh dengan harga yang mahal. Orang Aceh produksi beras di Aceh, kirim ke Sumatera Utara, dibeli lagi oleh orang Aceh lebih mahal sedikit dengan merek yang berbeda,” tandas Darjo kepada KBR.

Kepala BPKP Provinsi Aceh, Hasanuddin Darjo menyatakan, 23 kabupaten/kota di Aceh pada 2015 diperkirakan mengalami rawan pangan. Hal ini menyusul bencana kekeringan yang melanda 16 ribu hektar areal persawahan akibat kemarau panjang. Selama ini, produksi gabah di Aceh mencapai 1,9 juta ton per tahun.

Editor: Fuad Bakhtiar

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Bagirata, Solidaritas bagi Pekerja Terdampak Pandemi

Giri Suprapdiono soal Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK

Kabar Baru Jam 7

Menyoal Kebijakan Pemerintah Tangani Konflik Papua

Para Pencari Harta Karun