Ketika Birokrasi Hambat Bantuan Bencana Alam

Bupati Muaro Jambi, Provinsdi Jambi, H Burhannudin meminta dinas terkait yang bertanggung jawab pada warga yang terkena bencana alam (Bencal) untuk mengesampaingkan dulu birokrasi. Ia meminta instansinya segera memberikan bantuan pada warga yang menjadi k

NUSANTARA

Rabu, 07 Agus 2013 13:57 WIB

Author

Muaro Jambi

Ketika Birokrasi Hambat Bantuan Bencana Alam

Birokrasi, Bencana Alam, Muaro Jambi

KBR68H, Muaro Jambi- Bupati Muaro Jambi, Provinsdi Jambi, H Burhannudin meminta dinas terkait yang bertanggung jawab pada warga yang terkena bencana alam (Bencal) untuk mengesampaingkan dulu birokrasi. Ia meminta instansinya segera memberikan bantuan pada warga yang menjadi korban bencana alam.

“Birokrasi memang perlu, tapi apa salahnya jika untuk memberikan bantuan korban bencana alam, seperti kebakaran dan longsor kita mengesampingkan birokrasi dulu,' tutur Burhannudin.

Bupati mengakui birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan pemberian bantuan pada korban bencana alam menjadi terlambat. “Untuk memberikan bantuan saja harus menunggu birokrasi, Kalau begini sebelum bantuan datang warga yang kena musibah bisa meninggal,” imbuh Bupati.

Karena berbelit-belitnya birokrasi, lanjut dia, dana yang disediakan untuk korban bencana alam tidak terserap seluruhnya.

“Realisasi bantuan korban bencana alam tidak sepenuhnya terserap. Karena ketika hendak dikeluarkan harus membuat surat ini itu dulu. Yang tentu saja memakan waktu lama,” tambah Bupati.

Ia mencontohkan musibah kebakaran di daerah Petaling belum lama ini. Saat itu korban tidak mendapat bantuan apa-apa.

“Mau memberikan bantuan saja harus ada nota dinas, persetujuan bupati. Menjelang bantuan keluar, warga hendak diberikan apa. Jangan takut selama uang yang digunakan tidak untuk keperluan pribadi, tidak akan apa-apa. Di Petaling, ketika melihat kita tidak memberikan bantuan apa-apa, sementara dana tanggap darurat ada,” tegas Bupati.

Bupati menegaskam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait haruslah jeli dalam memperhatikan dana tanggap darurat.

“Jika dalam 6 bulan persediaan dana tanggap darurat menipis, SKPD harus segera diambil sikap. Ajukan penambahan pada APBD-P karena ini sangat dibutuhkan kasihan warga yang terkena musibah kalau tidak ada bantuan,” ujarnya.

Sumber: Muaro Jambi
Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarkan Biaya Sendiri untuk Visum

Tantangan Dalam Reintegrasi Eks-Napiter dan Orang Yang Terpapar Paham Radikalisme

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14