Bagikan:

Peneliti LIPI: Tanpa Dialog Damai, Kebijakan Pemerintah untuk Papua Sia-Sia

Dialog damai merupakan salah satu cara terbaik menyelesaikan masalah konflik di Papua.

NUSANTARA

Selasa, 05 Jul 2022 08:18 WIB

Peniliti LIPI: Tanpa Dialog Damai, Kebijakan Pemerintah untuk Papua Sia-Sia

Ilustrasi: Dialog damai untuk menyelesaikan masalah konflik di Papua. Foto: ANTARA

KBR, Jayapura- Kebijakan pemerintah pusat untuk Papua, apa pun bentuknya, dinilai bakal sia-sia sebelum dilakukan dialog damai di Bumi Cenderawasih.

Pendapat ini disampaikan Cahyo Pamungkas, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), merespons pengesahan pembentukan tiga provinsi baru dan sejumlah kebijakan di sana.

Menurutnya, dialog damai merupakan salah satu cara terbaik menyelesaikan masalah konflik di Papua. Ia menegaskan, sebelum ada dialog damai, warga Papua akan sulit menerima apa pun kebijakan pemerintah, termasuk otonomi khusus (otsus) dan pemekaran.

"Setelah (dialog) itu, baru dilakukan kebijakan kebijakan yang lain. Jadi, sebelum ada dialog, saya kira apa pun kebijakan yang datang dari pusat, apakah itu otonomi khusus, apakah itu pemekaran saya kira akan sulit untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan," kata Cahyo Pamungkas, Senin (4/7/2022).

Baca juga:

Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas khawatir kebijakan pemekaran yang baru saja diputuskan pemerintah dan DPR, dapat memicu munculnya konflik baru.

Sebab dari hasil observasi, masyarakat akar rumput di Tanah Papua, masyarakat adat, dan kalangan gereja yang didominasi orang asli Papua tidak sepakat dengan kebijakan pemekaran. Situasi itu akan menambah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

"Saya melihat bahwa upaya tersebut (kebijakan Otsus dan pemekaran), menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat Papua, menimbulkan pro dan kontra yang belum selesai," kata Cahyo.

Menurutnya, pemekaran Papua dinilai hanya didukung sebagian besar kepala daerah, bekas kepala daerah, atau anggota dewan. Itu karena nantinya mereka berpeluang mengisi jabatan jabatan di provinsi baru.

Kata dia, yang mesti dilakukan saat ini ialah jeda kemanusiaan di Papua. Antara lain dengan, menghentikan sementara waktu pengiriman pasukan ke Bumi Cenderawasih, sebagai upaya mewujudkan dialog damai Jakarta-Papua.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ketika Pimpinan KPK Tersandung Masalah Integritas

Most Popular / Trending