Bagikan:

Kuota BBM Subsidi Nelayan di Balikpapan Hanya 75 Persen

"Jadi hanya 75 persennya saja kurang lebih yang diusulkan oleh nelayan. Oleh karena itu kami perketat. Kemarin sudah kami sosialisasikan,"

NUSANTARA

Senin, 25 Jul 2022 15:43 WIB

Kuota BBM Subsidi Nelayan di Balikpapan Hanya 75 Persen

Antrean pengisian solar bersubsidi untuk nelayan di SPBU Limbangan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (19/3/22). (Foto: Antara/Dedhez Anggara)

KBR, Balikpapan – Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyebut hanya 75 persen nelayan di kota itu yang mendapat jatah kuota BBM subsidi jenis solar dari PT Pertamina.

"Jadi hanya 75 persennya saja kurang lebih yang diusulkan oleh nelayan. Oleh karena itu kami perketat. Kemarin sudah kami sosialisasikan," kata Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Heria Prisni, Senin (25/7/2022).

Heria menjelaskan, usulan BBM jenis solar dari nelayan yang ia terima sekitar 650 ton untuk 500 kepala keluarga. Dari jumlah itu, hanya 417 ton yang dipenuhi Pertamina.

"Jadi kami sudah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang memang sudah kami bagi, ada hitungannya, ada rumusnya. Sekian yang kami kasih kuota ke bapak dan ibu semua (nelayan). Kami tidak ada berpihak kepada nelayan A atau nelayan B,” ungkapnya.

Berita terkait:

Heria Prisni menambahkan, BBM subsidi itu disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di masing-masing wilayah di Kota Balikpapan.

"SPBN hanya melayani nelayan yang telah mendapatkan rekomendasi. Hanya bisa diambil oleh nelayan bersangkutan atau keluarga terdekat yang ada dalam kartu keluarga," pungkas dia.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menilai pemerintah kurang memitigasi dan memantau suplai Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk nelayan kecil.

Menurut Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mitigasi dan pemantauan BBM bersubsidi sangat penting di tengah kondisi krisis energi saat ini.

Ombudsman mendorong pemerintah segera berkoordinasi menyelesaikan masalah teknis di lapangan.

"Lemahnya kemampuan kita untuk memitigasi ini salah satunya disebabkan karena problem pendataan yang sangat tidak presisi. Nelayan itu yang punya kapal tangkap di bawah 5 GT (gross ton) itu tidak ada datanya. Sementara mereka yang mengeluhkan keberadaan solar," ucap Yeka saat dihubungi KBR, Kamis, (21/7/2022) lalu.

Yeka Hendra Fatika juga menilai pemerintah belum optimal memadukan sejumlah persoalan energi di Tanah Air.

Ombudsman juga mendorong pemerintah menelusuri penyebab sulitnya akses BBM subsidi kepada distributor BBM bersubsidi di daerah nelayan.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 7

“Konversi Kompor Induksi untuk Tekan Subsidi Elpiji”

HUT RI Ke-77, Nasionalisme dan Prestasi Anak Bangsa

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Most Popular / Trending