KBR, Jayapura- Koalisi Selamatkan Lembah Grimenawa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, segera mencabut izin perusahaan sawit PT Permata Nusantara Mandiri (PT PNM).
Koalisi yang terdiri dari masyarakat adat dan pegiat lingkungan ini beralasan, mereka menemukan tujuh dugaan pelanggaran yang dilakukan PT PNM.
Tigor Hutapea, salah satu anggota koalisi dari Yayasan Bentala Rakyat menjelaskan, tujuh dugaan pelanggaran PT PNM di antaranya memperoleh izin tanpa persetujuan pemilik tanah adat yang dialihfungsikan oleh perusahaan, jangka waktu izin telah habis.
Kemudian, penelantaran lahan oleh perusahaan, dan perizinan bertentangan dengan perlindungan kawasan hutan adat. Ia mengaku, temuan dugaan pelanggaran itu telah diserahkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura, pada Rabu, 29 Juni 2022.
Koalisi berharap, Pemkab Jayapura segera menindaklanjuti temuan itu, dan mencabut semua izin PT PNM, baik izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, dan Hak Guna Usaha (HGU).
"Pelanggaran yang dilakukan ini. Ini ada kategori pelanggaran berat. Tidak ada alasan bagi pemda ataupun pihak pihak lain, khususnya pemda kabupaten maupun pemda provinsi untuk tidak mencabut izin dari PT PNM. Baik itu izin lokasinya, izin lingkungannya, izin usaha perkebunannya, maupun HGU yang sudah diterbitkan," kata Tigor Hutapea, Senin, (4/7/2022).
Tigor Hutapea mengatakan koalisi meminta lokasi perkebunan perusahaan dikembalikan kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat. Sebab, masyarakat adat tidak pernah melepaskan tanah mereka untuk perkebunan.
"Itu sudah harus dilakukan dan suara masyarakat sudah menyampaikan itu. Sekiranya itu pertimbangan yang bisa digunakan oleh pemda," kata Tigor.
Respons Dinas Perkebunan Kab. Jayapura
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura, Dodi Sambodo, bakal segera memanggil pihak perusahaan untuk mengkonfirmasi temuan koalisi.
"Kami akan panggil secepatnya karena pak bupati juga sudah minta hasil temuan ini. Kita akan kumpulkan semua masukan masukan dan kita akan panggil pihak perusahaan," kata Dodi Sambodo.
Dinas Perkebunan juga akan meminta informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena sudah ada HGU untuk perusahaan.
Polemik PT PNM
PT PNM merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
Perusahaan ini mengantongi izin lingkungan, izin usaha perkebunan, pelepasan kawasan hutan dan HGU untuk beberapa bagian konsesi pada 2014. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, tidak ada aktivitas di lokasi perusahaan.
Bupati Jayapura pada 2018, menetapkan Bukit Isyo Rhempang Muaif, sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Yawadatum. Lokasi ini mencakup hutan yang masuk dalam konsesi PT PNM.
Pada Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan sejumlah izin perkebunan sawit, termasuk milik PT PNM.
Berdasarkan analisis citra satelit oleh Greenpeace sejak awal Januari hingga 12 Februari 2022, terpantau 70 hektare hutan sudah gundul di lokasi yang teridentifikasi sebagai konsesi PT PNM.
Aktivitas ini mendapat penolakan dari masyarakat adat. Sebab, hutan tempat perusahaan tersebut beroperasi merupakan hutan tersisa yang menjadi ruang hidup masyarakat adat setempat. Kegiatan penebangan kayu yang dilakukan perusahaan di sana, sejak Januari 2022, diduga ilegal.
KBR berusaha menghubungi salah satu pihak di PT PNM, untuk mengonfirmasi sejumlah temuan tersebut, namun nomor kontak perusahaan tidak aktif. Sampai berita ini dipublikasikan, permintaan konfirmasi ke perusahaan sedang diupayakan.
Baca juga:
Editor: Sindu
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,” 
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan," 
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas. 
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini. 
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
"Korban saat ini teridentifikasi pemilik rumah ada satu yang dalam keadaan meninggal. Kemudian tiga masih tertimbun di reruntuhan,"
TPNPB menolak bernegosiasi dengan Indonesia.
"Kami siapkan gedung sekolah menjadi lokasi pengungsian. Aktifitas sekolah kita adakan PJJ. "
