covid-19

Perpanjangan PPKM Level 4, Pemda DIY Tunggu Instruksi Mendagri

"Nanti kita akan tindak lanjuti dengan instruksi gubernur/wali kota. Tentang rinciannya seperti apa, masih dibicarakan di Jakarta,“

BERITA | NUSANTARA

Senin, 26 Jul 2021 09:19 WIB

Author

Ken Fitriani

Perpanjangan PPKM Level 4, Pemda DIY Tunggu Instruksi Mendagri

PPKM Darurat, penyaluran BST dan Beras di Kelurahan Panembahan, Kraton, Yogyakarta, Jumat (23/7). (Antara/Hendra Nurdiyansyah)

KBR, Yogyakarta–  Pemerintah Daerah Istimewas Yogyakarta masih menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang.  Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aij mengatakan, telah menerima informasi tersebut saat mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Secara rinci nanti akan dibuat surat dalam bentuk instruksi Menteri Dalam Negeri ke daerah , ke provinsi maupun ke kabupaten kota dan nanti kita akan tindak lanjuti dengan instruksi gubernur/wali kota. Tentang rinciannya seperti apa, masih dibicarakan di Jakarta,“ kata Aji di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Minggu (25/7/2021) malam.

Menurut Aji, Pemda DIY siap mengikuti apa saja aturan terbaru yang telah ditetapkan dalam PPKM level 4 tersebut.

“Kita akan mengikuti ketentuan dari pusat tentang PPKM di level 4 itu seperti apa. Apa saja yang dikendorkan, apa saja yang diperketat setelah pemerintah pusat memutuskan,“ ujarnya.

Aji menambahkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, pelaksanaan Testing, Tracing dan Teatment (3T) juga akan lebih dioptimalkan antara lain dengan memanfaatkan aplikasi SIlacak (Sistem Informasi Pelacakan) untuk melakukan pelacakan kontak erat secara digital.

“Nanti akan ada tracing digital yang akan dilasanakan oleh teman-teman di bawah koordinasi TNI. Tadi pak Panglima juga sudah sampaikan kesiapan TNI untuk melaksanakan tracing secara digital, “ tandasnya.

Aji berharap, melalui sarana digital tersebut pelacakan kontak erat bisa lebih efektif dan masyarakat yang terpapar lebih cepat diketahui.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana bagi teman-teman di Dinas Kesehatan maupun nakes-nakes yang lain untuk mengetahui secara persis kondisi pasien, baik yang ada di tempat isolasi terpusat maupun isolasi mandiri,“ pungkasnya.

Inmendagri

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal lewat pesan elektronik, di Jakarta, Minggu menyebutkan, tiga Inmendagri itu yakni, Inmendagri 24/2021, Inmendagri 25/2021 dan Inmendagri 26/2021.

Inmendagri 24/2021 tentang PPKM level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri ini mulai berlaku sejak 26 Juli 2021 sampai dengan dengan 2 Agustus 2021. 

Kemudian, Inmendagri 25/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.  Instruksi Mendagri ini mulai berlaku sejak 26 Juli 2021 sampai dengan dengan 2 Agustus 2021. Penetapan level wilayah pada Inmendagri ini berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Selanjutnya, Inmendagri 26/2021 mengatur tentang penerapan PPKM level 3, 2 dan 1. PPKM dengan kriteria level seperti dalam instruksi Mendagri ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Kriteria level wilayah ditentukan berdasarkan asesmen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Instruksi Mendagri 26/2021 ini juga mulai berlaku sejak 26 Juli 2021 sampai dengan dengan 2 Agustus 2021.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Layanan Identitas Kependudukan bagi Kelompok Transpuan

Kabar Baru Jam 8

Seruan untuk Lindungi Nakes di Daerah Rawan

Kabar Baru Jam 10