4 Kabupaten di Jateng Kehabisan Stok Bantuan Air Bersih

"Kabupaten Boyolali, Temanggung, Klaten, dan Pati meminta bantuan air bersih karena sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya."

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 12 Jul 2019 17:48 WIB

Author

Adi Ahdiat

4 Kabupaten di Jateng Kehabisan Stok Bantuan Air Bersih

Warga mengambil air dari lubang yang digali di dasar sungai yang mengering di Dukuh Karanganyar, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (9/7/2019). (Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho)

KBR, Semarang - Empat kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) kehabisan stok bantuan air bersih. Ini disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sudaryanto.

"Kabupaten Boyolali, Temanggung, Klaten, dan Pati meminta bantuan air bersih karena sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya," kata Sudaryanto seperti dikutip Antara, Jumat (12/7/2019).

“Kabupaten/kota yang dana tanggap daruratnya sudah habis dan tidak punya dana untuk mengatasi dampak kekeringan, bisa mengajukan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah provinsi melalui BPBD Jawa Tengah,” jelasnya.

Menurut Sudaryanto, tahun ini pihaknya sudah menganggarkan Rp320 juta untuk pengadaan 1.000 tangki air bersih.


31 Kabupaten/Kota di Jateng Rawan Kekeringan

Sudaryanto menjelaskan, saat ini sudah ada 14 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan, dan empat di antaranya sudah kehabisan stok bantuan air bersih.

Di samping itu ada juga puluhan kabupaten/kota yang rawan terkena bencana serupa.

Menurut data Pemerintah Provinsi Jateng, ada 1.319 desa di 287 kecamatan di 31 kabupaten/kota di Jateng yang rawan kekeringan. Dari seluruh wilayah itu, ada sekitar dua juta orang yang sudah terdampak kekeringan. 

Menurut perkiraan BMKG musim kemarau di Jawa Tengah masih akan berlanjut hingga November 2019.

Di samping Jawa Tengah, BMKG juga telah menetapkan status AWAS bencana kekeringan untuk wilayah Jawa Barat (Indramayu), Jawa Timur (Sampang dan Malang), Bali (Buleleng) dan Nusa Tenggara Timur.


Manajemen Bencana Kekeringan

Menurut modul manajemen bencana United Nations Development Program (UNDP), bencana kekeringan harus diantisipasi dengan serangkaian program terpadu.

Di samping menyiapkan stok bantuan air bersih, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan cadangan air tanah.

Pemerintah juga perlu punya program untuk menjaga kestabilan stok pangan, mulai dari penyelamatan tanaman pangan dan ternak, menyiapkan sumber pangan alternatif, serta menstabilkan harga bahan pokok di pasar.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Amandemen UUD 1945