Walikota Kediri Anjurkan Pejabat Mudik Pakai Mobil Dinas

"Kita yang khawatir itu kalau ditinggal terus kehilangan atau kecurian atau segala macam," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.

BERITA | NUSANTARA

Jumat, 01 Jul 2016 17:26 WIB

Author

Hadi Mustofa

Walikota Kediri Anjurkan Pejabat Mudik Pakai Mobil Dinas

Ilustrasi mudik dengan mobil dinas. (Foto: ANTARA)

KBR, Kediri - Wali Kota Kediri Jawa Timur Abdullah Abu Bakar menyarankan para pejabat di wilayah itu menggunakan mobil dinas untuk dipakai mudik lebaran.

Anjuran itu didasarkan pada alasan keamanan. Abdullah Abu Bakar mengatakan jika ditinggal mudik, mobil dinas bisa menjadi sasaran pencurian.

"Kita tetap memperbolehkan mobil dinas dipakai mudik. Bahkan kalau menurut saya gunakan mobil dinas saja. Karena kita yang khawatir itu kalau ditinggal terus kehilangan atau kecurian atau segala macam. Jadi dimanfaatkan saja mobil dinasnya. Tapi ya itu, difasilitasi sendiri lah," kata Abdullah Abu Bakar, Jumat (1/7/2016).

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menambahkan, karena digunakan bukan untuk kepentingan dinas, maka pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab jika ada kerusakan pada mobil yang digunakan berlebaran.

Pemerintah Kota Kediri tidak memberikan fasilitas tanggungan kerusakan yang timbul akibat penggunaan secara pribadi.

Bukan hanya mobil dinas. Wali Kota Kediri juga membolehkan seluruh kendaraan dinas seperti sepeda motor digunakan untuk berlebaran.

"Tetapi penggunanya harus mengikuti aturan larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat merah. Kendaraan dinas harus tetap memakai Pertamax meski untuk kepentingan pribadi," kata Abdullah.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap