Gubernur Kalbar: Kalender Palu Arit, Ga Ada Hubungannya dengan PKI

"Kalau kita dalam konteks itu PKI, nggak ada lah. Nggak ada itu ada urusan dengan itu."

BERITA | NUSANTARA

Jumat, 01 Jul 2016 19:27 WIB

Author

Edho Sinaga

Gubernur Kalbar: Kalender Palu Arit, Ga Ada Hubungannya dengan PKI

Polisi menunjuk gambar palu arit di kalender setiap bulan Juli di Singkawang. (Foto: Edho Sinaga/KBR)

KBR, Pontianak- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sandjaya menghimbau warganya untuk tak risau terkait beredarnya kalender bergambar palu arit. Berdasar informasi yang diterimanya, Christiandy mengatakan kalender yang dibagikan itu memang dipesan dari Tiongkok dan dibagikan pada saat akhir tahun dan Hari Raya Imlek. Karena itu dia meminta untuk tidak mengaitkannya dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI.

"Itu kan organisasi waktu Imlek kemarin itu diberi. Kalau 1 Juli ini di sana sesuai dengan apa yang dilaporkan ke kita, itu 1 Juli itu kembalinya hongkong ke RRT. Di sana kan tidak ada masalah. Kalau kita dalam konteks itu PKI, nggak ada lah. Nggak ada itu ada urusan dengan itu," ujar Christiandy, Jumat (07/01/2016).

Sementara itu Polda Kalbar mengingatkan sejumlah pihak untuk tak merazia ke rumah-rumah dan mencari kalender tersebut. Pasalnya beredar informasi melalui media sosial, sekelompok masyarakat akan merazia dan memusnahkan kalender itu. 

Sebelumnya Anggota DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie yang memesan kalender itu mengaku tak memperhatikan adanya gambar palu arit. Kata dia, kalender itu dia pesan di Cina. Chui Mie mengatakan kemungkinan gambar itu ada karena setiap 1 Juli, merupakan hari bersejarah bagi Cina.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme