KBR, Ternate - Pemerintah Kota Ternate menalangi anggaran pilkada kepala
daerah sekitar Rp 6,2 miliar. Menurut Walikota Ternate, Burhan
Abdurahman, dana talangan itu menunggu pengesahan dari DPRD dan sudah
masuk dalam APBD Perubahan 2015. Kata dia, setelah disahkan, KPU sudah
bisa mencairkan anggaran tersebut untuk melaksanakan tahapan pilkada.
"Kewajiban pemerintah kota sudah selesai, sudah mengakomodir anggaran
KPU dan sementara ini sudah kita ajukan ke DPRD untuk memperoleh
pengesahan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan KPU sudah diakomodir oleh
pemerintah kota Ternate," jelas Walikota Ternate Burhan
Abdurahman, Minggu (26/7/2015).
Burhan Abdurahman berharap pilkada bisa berjalan dengan baik dan aman. Sebelumnya, KPU
Kota Ternate, Maluku Utara menyatakan anggaran pilkada serentak 2015
belum bisa dicairkan seluruhnya.
Sebelumnya, KPU Kota Ternate membutuhkan anggaran
sekitar Rp 19 miliar, namun hanya Rp 13 miliar lebih yang bisa dicairkan.
Sisanya KPU meminta bantuan pemerintah daerah kota Ternate.
Editor : Sasmito Madrim
159 ekor dipotong paksa.
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” 
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan
21 anak diduga menjadi korban sodomi.
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
