BERITA

Proyek Jembatan “Pengurai Kemacetan” Ploso Jombang Mangkrak 5 Tahun

"Hingga saat ini, pihak Pemkab Jombang masih terus melakukan pendekatan kepada warga pemilik lahan agar pembangunan jembatan Ploso itu segera tuntas. "

KBR, Jombang – Jelang lebaran, kepadatan arus mudik dan kemacetan diprediksi bakal tetap terjadi di Jembatan Sungai Brantas Ploso, Jombang, Jawa Timur.

Para pemudik dari arah Pantura menuju Kabupaten Kediri dan Jawa Tengah atau sebaliknya harus ekstra sabar dan mencari jalur alternatif lain, agar bisa sampai ditempat tujuan, Minggu (12/7/2015).

Hal itu karena proyek pembangunan jembatan baru Ploso yang dirancang untuk mengurai kemacetan setiap lebaran sejak tahun 2012 lalu hingga saat ini masih mangkrak.

Anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN senilai Rp.23 milyar itu mandek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kendalanya karena pembebasan lahan yang hingga saat ini belum kelar.

Anggota Komisi Perhubungan DPR Sadaretuwati menilai Pemkab Jombang tidak serius melaksanakan pembebasan lahan. Dia mendesak agar Pemkab Jombang segera menuntaskan pembebasan lahan, agar kemacetan yang menjadi persoalan tahunan di Jombang bisa segera teratasi.

“Jembatan Ploso itu sudah dibangun tiangnya, yang menjadi kendala itu adalah pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemkab. Itu belum selesai sehingga APBN tidak bisa masuk, sementara dua tahun itu saya anggarkan selalu masuk Rp.23 milyar. Mulai 2013, 2014 selalu ada masukan. Tetapi tidak bisa dikerjakan sehingga uang ini berhenti. Tapi setahu saya yang menjadi tanggung jawabnya Provinsi kelihatanya sudah selesai.” Kata Sadarestuwati, di Jombang.

Rencananya  jembatan baru Ploso dibangun berada di sisi selatan Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang. Lokasinya berada sekitar 500 meter dari Jembatan lama. Jembatan itu dibuat khusus untuk pengguna jalan dari arah utara atau Pantura menuju arah Kota Jombang atau Jawa Tengah, sedangkan jembatan lama akan difungsikan untuk pengguna jalan dari arah berlawanan.

Pembangunan jembatan itu dipastikan bakal menyentuh aset desa dan fasilitas gedung Sekolah Dasar. Selain itu, 17 dari 58 bidang tanah dan bangunan milik warga setempat hingga saat ini belum beres.

Menurut sejumlah sumber, warga mau melepas asetnya jika harga yang ditawarkan oleh Pemerintah sesuai dengan permintaan dan lebih tinggi dari ketetapan appraisal. Yakni, harga lahan dalam perkampungan tepi jalan sebesar Rp. 640 ribu per meter persegi.

Pembebasan dilakukan sejak tahun 2012 lalu. Hingga saat ini, pihak Pemkab Jombang masih terus melakukan pendekatan kepada warga pemilik lahan agar pembangunan jembatan Ploso itu segera tuntas. 

Editor: Agus Luqman

• pembebasan lahan
• pembangunan jembatan Ploso
• arus mudik
• jalur mudik