KBR, Maluku Utara - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sula dan Taliabu kekurangan anggaran pengawasan tahapan pilkada. Kekurangan anggaran pengawasan itu terjadi karena minimnya APBD di dua kabupaten itu sehingga alokasi anggaran Panwaslu hanya setengah dari permintaan panwaslu.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin mengatakan kondisi ini dipastikan bakal membuat panwaslu pada dua kabupaten itu tidak bisa mengawasi seluruh rangkaian tahap pilkada.
"Kalau soal anggaran di semua kabupaten/kota sudah selesai, tinggal di Sula dan Taliabu yang agak minim, tidak berdasarkan pada permintaan pengawas pemilu. Saya kira ini juga tidak akan selesai membiayai penyelenggaraan pemilu dengan baik untuk pengawas pemilu. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mendorong di APBD-P nanti untuk Sula dan Taliabu. Karena untuk di Sula hanya dianggarkan Rp 1,5 miliar begitu juga Taliabu hanya dianggarakan Rp 1,5 miliar. Untuk di Sula kan kita hitung itu paling rill harus Rp 3 miliar lebih sedangkan Taliabu Rp 2 miliar lebih. Alasan pemerintah karena kesiapan anggaran, kita berharap agar ini bisa disiasati pada pembahasan APBD-P nanti," kata Muksin, Selasa (14/7/2015).
Bawaslu, lanjut Muksin, pada prinsipnya siap mengawasi seluruh tahap pilkada serentak pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu pihaknya telah membentuk perangkat pengawas pilkada hingga ke level bawah yakni Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk disebar ke TPS-TPS di kabupaten/kota, guna mengantisipasi kecurangan.
Editor: Malika
"Jadi kalau ijazah SLTA, SMA sederajat termasuk Paket C itu intinya wajib ada."
"Kita sepakat menetapkan sepuluh tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman."
Eko Yunianto mengungkapkan dari 41 waduk 9 diantaranya memiliki kapasitas daya tampung air yang cukup besar.
"Dia didaftarkan di DPRD Provinsi Jawa Barat tapi dia dicalonkan juga di partai yang berbeda di kabupaten kota di luar Jawa Barat," 
"Bahan baku PLT sampah tetap pakai sampah baru dan sampah lama."
Luthfi mengeklaim, sudah mengantongi nama-nama agen yang diduga menimbun stok telur ayam, dan melakukan permainan harga yang tak wajar.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“
Meski mengalami kenaikan harga, tapi praktiknya tidak ada masalah dalam aliran pasok komoditas telur ayam ke pasaran.
Kapal bernama KM Puji Jaya dengan bobot 29 gross ton (GT) itu karam, saat para anak buah kapal (ABK) mulai menebar jaring untuk mencari ikan.
" Ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja,” 
Karyoto menambahkan, jajarannya juga akan memeriksa semua hal terkait kejadian. Termasuk senjata yang digunakan dan beberapa surat yang ditulis pelaku.
"Kalau saya dan bapak muncul, apalagi muncul di panggung yang sama, itu sejuk Pak."
"Jadi nanti mungkin merenung dulu. Kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya,"
"Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan akibat penggunaan roda dua."
"Bupati yang akan menjatuhkan sanksi,“ 
"Manis kaya mentega, terus ada pahitnya sedikit,"
"Tadi malam sudah Kita laksanakan kegiatan pengawasan dan pengawalan."
Sebagian besar dari UMKM tersebut mengaku punya usaha agar mendapat bantuan Rp2,4 juta dari pemerintah saat pandemi COVID-19.
“Ya bagus, kalau ada pasar induk itu mengontrolnya mengontrol stok, mengontrol perputaran uang di perberasan menjadi lebih mudah."
Selain terorisme, ada berbagai isu lain yang dibahas...
