KBR, NTT - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kekurangan biaya penanganan perkara korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W. Purba mengatakan, hingga Juli ini sudah ada 98 kasus korupsi dengan rincian 27 di Kejati NTT, dan sisanya di Kejaksaan Kabupaten. Padahal dana yang disediakan hanya untuk menangani 5 kasus korupsi per tahun
"Kejaksaan
tinggi dan jajarannya telah menangani 98. Di kejaksaan Tinggi ada 27
penyidikan. Di dalam penanganan tidak pidana korupsi, agar rekan-rekan
wartawan semua dapat mengetahui untuk Kejaksaan Tinggi itu hanya
diberikan biaya untuk lima perkara satu tahun. Jadi yang lima perkara
inilah kita menej, kita minimalisir biaya-biayanya sehingga nanti bisa
menangani lebih dari 30 perkara," kata John W Purba di Kupang, Kamis
(23/7/2015).
John W Purba mengaku kesulitan menangani puluhan kasus korupsi itu. Ini karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) hanya ada di Kota Kupang. Sehingga untuk menangani satu pekara korupsi di daerah, membutuhkan biaya yang cukup besar.
Kurang Biaya, Kejati NTT Tangani Hampir 100 Kasus Korupsi
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W Purba mengatakan, hingga Juli ini sudah 98 kasus korupsi ditangani pihak kejaksaan di NTT.
Ilustrasi korupsi. Foto: Antara
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
Rusuh Aksi 22 Mei, Kadin Jakarta Perkirakan Kerugian Ekonomi Sampai 1,5 T
"Hari ini bisa mencapai Rp 1 sampai 1,5 triliun itu omzet sektor pedagang kita mengalami kerugian," Jenguk Korban Aksi 22 Mei, Anies Baswedan Imbau Warga Kendalikan Diri
"Kita berharap, semua yang hadir di berbagai macam kegiatan harian ini supaya menjaga ketenangan, menjaga keteduhan, dan kendalikan diri," Pamit Jihad, Siswa Kelas 3 SMK Jadi Korban Tewas Aksi 22 Mei
"Saya tidak mengizinkan Widyanto pergi, pagi tadi. Memang dia mau sendiri, tapi kita sudah larang. Nenek dia lagi tidur, dia langsung jalan, pagi habis Subuh," Angkutan Mudik, PT KAI Purwokerto Rawat 32 Lokomotif
“PT KAI Daop 5 Purwokerto sudah melakukan berbagai macam persiapan-persiapan. Salah satunya adalah persiapan sarana dan prasarana,"Isu di Medsos, Ditengarai Penyebab Bentrok Massa di Pontianak Rabu Pagi
"Ini karena berita yang simpang siur di media sosial."Korban Banjir Sigi Jalani Puasa Ramadan di Tenda Pengungsian
"Habis mau gimana lagi. Kita harus menerima semua cobaan ini dengan hati yang ikhlas," kata Marni, korban banjir yang kini terpaksa tinggal di pengungsian.MK Prioritaskan Penuntasan Sengketa Pilpres Daripada Pileg
"Kita akan selesaikan Pilpres dulu. Makanya kalau sekiranya ada permohonan Pilpres nanti, 28 Juni 2019 itu MK sudah selesai memutus perselisihan hasil Pilpres," ujar Fajar Laksono kepada KBR.Pakar: Mahkamah Konstitusi, Jalur Gugatan Sengketa Hasil Pemilu
"Para pihak atau siapa saja yang merasa tidak menerima keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan atau pengaduan sengketa pada MK"Balikpapan Akan Atur Etika Pakaian Perempuan di Tempat Umum
Agar tidak terlalu minim sehingga menarik perhatian kaum pria.PWNU Jatim Haramkan Aksi People Power 22 Mei
"Tidak diperbolehkan karena dampaknya berseberangan dengan syariah," Orientasi Seksual Minoritas, Kuasa Hukum Brigadir TT Bantah Pernyataan Mabes Polri
"Ini problem memang dari awal dia diadukan karena melakukan perbuatan 'menyimpang'," kata Ma'ruf Bajammal saat ditemui KBR di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (20/5).Terbitkan 7 Maklumat, Ratusan Ulama Cilacap Serukan Persatuan Demi NKRI
"Imbauannya tentu agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu negatif yang dilontarkan oleh berbagai kalangan, yang bertujuan untuk mengadu domba,."Polisi Tahan Pergerakan Massa Menuju Jakarta
Polisi menyita empat bom molotov dari warga yang akan berangkat menuju JakartaAncaman Teroris Tunggangi Aksi 22 Mei, Bawaslu Yakin Aman
"Sepanjang yang saya tahu, bahwa secara keamanan, saya yakin TNI/Polri bisa melihat dan memberikan hal-hal yang seharusnya dilakukan," ujar Fritz Edward Siregar ditemui KBR di KPU RI, Jakarta, (19/5).Antisipasi Rusuh, BIN Imbau Pengamanan Berlapis
“Potensi serangan di situ kan karena masih banyak juga yang belum tertangkap nah ini masih potensi untuk melakukan serangan," Mabes Polri Bantah Pecat Brigadir TT Hanya Karena Alasan Gay
"Menjadi dasar untuk Pemecatan Dengan Tidak Hormat karena yang bersangkutan melakukan disorientasi seksual dan ada korbannya," kata Dedi Prasetyo, juru bicara Mabes Polri kepada KBR (16/5).Komnas HAM: Pecat TT Karena Alasan Gay, Polri Langgar Hukum
"Jadi tidak boleh dipecat, tidak boleh diberhentikan, atau kemudian tidak boleh diturunkan jabatannya segala macam hanya karena perbedaan orientasi seksual," ujar Beka Ulung Hapsara kepada KBR (16/5).Pemecatan Brigadir TT Karena Gay, Arus Pelangi: Keterlaluan
"Sekarang kami masih yakin bahwa negara juga sebagai pelaku diskriminasi," kata Riska Carolina kepada KBR, Jakarta, Kamis, (16/5).Pasca-Rusuh, Puluhan Napi Penjara Langkat Masih Buron
""Kita sudah buat tim untuk melacak seluruh penjuru tadi malam. Tapi sekarang belum ada jawabannya,","Dipecat Polri Karena Gay, Brigadir TT Menggugat Lewat PTUN
"Artinya tidak dibenarkan untuk mengintervensi suatu hal itu, orientasi seksual seseorang dipaksakan untuk dilarang," ujar Ma'ruf Bajammal kepada KBR (16/5)
Most Popular / Trending
Recent Podcast
September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.
Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.
Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.
KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.
Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.