Kurang Biaya, Kejati NTT Tangani Hampir 100 Kasus Korupsi

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W Purba mengatakan, hingga Juli ini sudah 98 kasus korupsi ditangani pihak kejaksaan di NTT.

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 23 Jul 2015 10:20 WIB

Author

Silver Sega

Kurang Biaya, Kejati NTT Tangani Hampir 100 Kasus Korupsi

Ilustrasi korupsi. Foto: Antara

KBR, NTT - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kekurangan biaya penanganan perkara korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W. Purba mengatakan, hingga Juli ini sudah ada 98 kasus korupsi dengan rincian 27 di Kejati NTT, dan sisanya di Kejaksaan Kabupaten. Padahal dana yang disediakan hanya untuk menangani 5 kasus korupsi per tahun 

"Kejaksaan tinggi dan jajarannya telah menangani 98. Di kejaksaan Tinggi ada 27 penyidikan. Di dalam penanganan tidak pidana korupsi, agar rekan-rekan wartawan semua dapat mengetahui untuk Kejaksaan Tinggi itu hanya diberikan biaya untuk lima perkara satu tahun. Jadi yang lima perkara inilah kita menej, kita minimalisir biaya-biayanya sehingga nanti bisa menangani lebih dari 30 perkara," kata John W Purba di Kupang, Kamis (23/7/2015).
 
John W Purba mengaku kesulitan menangani puluhan kasus korupsi itu. Ini karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) hanya ada di Kota Kupang. Sehingga untuk menangani satu pekara korupsi di daerah, membutuhkan biaya yang cukup besar.  

Berita Terkait

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.