Bondowoso Larang Pejabat Pakai Mobil Dinas Untuk Mudik

"Penggunaan mobil dinas untuk mudik diperbolehkan, jika ada situasi darurat serta mendapatkan izin langsung dari Bupati Bondowoso. "

KBR, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur melarang keras penggunaan mobil dinas untuk kegiatan mudik lebaran tahun ini. Sekretaris Kabupaten Bondowoso, Hidayat mengatakan, larangan ini diberlakukan bagi seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Bondowoso. Kata Hidayat, mobil dinas harus digunakan sesuai peruntukkannya yakni untuk kepentingan dinas.

“Lebaran nanti saya instruksikan agar seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak menggunakan mobil dinas. Karena mobil dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas,” kata Hidayat kepada KBR, Kamis (2/7/2015).

Meski begitu, Hidayat  mengunggapkan penggunaan mobil dinas untuk mudik diperbolehkan, jika ada situasi darurat serta mendapatkan izin langsung dari Bupati Bondowoso. Situasi darurat yang di maksudkan Seskab adalah manakala pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai berpenghasilan rendah serta tidak memiliki kendaraan.

“Jadi kita perbolehkan kalau ada situasi darurat tapi tentu atas izin langsung Bupati serta seluruh biaya perawatan dan bahan bakar ditanggung secara pribadi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengijinkan para PNS menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di lapangan karena dianggap masuk dalam kategori korupsi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menyiapkan surat edaran tentang larangan penyelenggara Negara dan PNS menggunakan mobil dinas untuk lebaran.

Editor : Sasmito Madrim

• mobil dinas
• PNS Mudik
• Tindak Korupsi
• kendaraan dinas untuk mudik
• larangan mudik dengan mobil dinas
• PNS Bondowoso