Masyarakat Desa Sepiluk, Kecamatan Ketungau Hulu, kini kesulitan air bersih. “Ada tempat-tempat tertentu yang kesulitan dapat air bersih. Sungai yang dulunya jadi andalan masyarakat, tak bisa lagi digunakan karena sungai sudah dikelilingi kebun sawit,” kata Mardiansyah, anggota DPRD Sintang asal Ketungau Hulu.
Ia mengaku sudah berkali-kali menyampaikan soal ini kepada Pemda Sintang untuk segera menyelesaikan krisis air di daerahnya. “Kalau ini dibiarkan, sama saja membunuh masyarakat pelan-pelan.”
Demi air bersih, warga Sepiluk mesti berjalan jauh atau membeli air. “Inilah kondisi yang terjadi. Makanya saya minta pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi.”
Sungai di Sepiluk bukan satu-satunya korban. Menurut data Badan Lingkungan Hidup Sintang, pencemaran terjadi di sejumlah sungai. “Air sungai di Sintang sebagian besar tak layak konsumsi, termasuk Sungai Kapuas dan Sungai Malawi, kecuali harus dimasak terlebih dahulu,” jelas Junaidi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan, BLH Sintang.
Dalam setahun, BLH mengecek sampel air sungai di setiap kecamatan sebanyak dua kali. “Dari 23 parameter yang kami ukur, kondisi sungai sudah tercemar, tak layak diminum secara langsung.”
Penyebabnya, kata Junaidi adalah pembukaan lahan kebun sawit juga tambang emas ilegal di sungai. “Apalagi tidak sedikit penambang yang menggunakan merkuri yang berbahaya.” Di hulu Sungai Sayeh terkenal sejak dulu sebagai tempat pertambangan emas masyarakat. Para penambang tak hanya warga setempat, tapi juga warga dari daerah lain.
Akibatnya, air tercemar, sungai besar mengalami pendangkalan akibat hutan yang mulai gundul. “Makanya jangan heran, air cepat sekali surut meski kemarau tidak berapa lama.”
Sayangnya BLH mengaku tak bisa berbuat banyak. “BLH hanya rutin melakukan deteksi saja. Hasil deteksi sungai akan dilaporkan ke instansi berwenang untuk ditindaklanjuti,” jelas Junaidi.
Ajang Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden pun tak bisa jadi momentum untuk membalik nasib pencemaran air di Sintang. Saat jelang Pemilu, tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko berbicara tentang pertambangan emas dan pencemaran akibat kebun sawit. “Mereka takut kehilangan konstituen pendukung.”
Tulisan ini hasil kerjasama Green Radio dan Mongabay.
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
“Kita mengedepankan preemtif dan prefentif, mudah-mudahan itu bisa kita gelorakan diimbangi dengan operasi rutin" 
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"